Survei: 40,5% Tak Setuju Prabowo Merapat ke Jokowi

SURVEI Parameter Politik Indonesia menyebutkan mayoritas publik tidak setuju Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merapat ke Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Publik yang tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi justru terjadi di basis pemilih Jokowi dan Prabowo itu sendiri. Itu artinya. pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, dalam rilis survei "Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua", di kantornya, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis.

Survei nasional dilakukan pada 5 sampai dengan 12 Oktober 2019 itu, publik cukup antusias menyambut pelantikan Jokowi, yang mencapai angka 74,6 persen.

Namun demikian, antusiasme publik menyambut pelantikan Jokowi ternyata tak berbanding lurus dengan isu Prabowo yang agresif ingin merapat ke dalam koalisi Jokowi.

"Publik yang menyatakan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen, setuju 32,5 persen, tak menjawab 27,0 persen," kata Adi lagi.

Baca juga: Gerindra Sebut Safari Politik Prabowo Untuk Keutuhan Bangsa

Ia menyebutkan, banyak juga yang tak rela Jokowi merangkul Prabowo. Alasan tidak setuju keduanya berkoalisi, karena masih ada yang menganggap pemilu curang, Prabowo harus konsisten sebagai simbol oposisi, termasuk tudingan Jokowi anti-Islam.

Alasan setuju karena pemilu sudah usai dan menginginkan adanya kinerja baik dari pemerintah. Bahkan, ada juga yang berpendapat bergabungnya Prabowo ke Jokowi akan menguatkan pemerintahan 5 tahun mendatang.

Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metode stratified multistage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan dalam upaya menjaring aspirasi publik, terutama menyangkut evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik sebagai presiden.(OL-4)