Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Penyidik memanggil sembilan saksi. "Mereka akan diperiksa untuk tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo), komisaris PT Minarta Dutahutama," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.
Kesembilan saksi berasal dari berbagai unsur. Tiga orang merupakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka ialah PNS BPK Nasruhan dan Ida Farida serta staf Sekretariat AKN VII BPK Abdul Harris. Komisi Antirasuah juga memanggil PNS Kementerian PU-Pera Juliana Lestari dan Rusdi.
Dari pihak swasta, KPK memanggil Direktur Utama PT Paesa Pasindo Engineering Panal Banjar Nahor, Direktur Utama PT Minarta Dutahutama Purnama Dasadiputra Prasetyo, dan dua Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) yang sudah menjadi terpidana dalam perkara itu, Lili Sundarsih dan Budi Suharto.
Dalam kasus itu, Lenardo ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota BPK Rizal Djalil. Suap itu terjadi saat direktur SPAM mendapat pesan ada permintaan uang terkait pemeriksaan BPK Rp2,3 miliar.
Rizal menginformasikan bakal ada pihak yang mewakilinya bertemu direktur SPAM. Utusan Rizal datang dan menyampaikan ingin ikut dalam proyek di Direktorat SPAM.
Proyek yang diminati ialah SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Permintaan itu disanggupi, proyek SPAM Hongaria dikerjakan PT Minarta Dutahutama.
Sebagai imbalan, Leonardo melalui perantara menyampaikan akan menyerahkan Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk Rizal. Uang S$100 ribu dalam pecahan 1.000 diserahkan kepada Rizal melalui salah kurir di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. (Dhk/Medcom/P-3)
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK mencatat telah menerima 2.273 laporan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga Juni 2025. Laporan terbanyak berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.
KPK mengakui masih memiliki lima buronan yang hingga kini belum tertangkap. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut hal itu sebagai utang lembaga kepada masyarakat. Ini daftarnya
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
Penyidik KPK juga memanggil eks Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi Hutama Karya M Rizal Sutjipto.
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved