Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menyidik kasus dugaan suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera). Penyidik memanggil sembilan saksi. "Mereka akan diperiksa untuk tersangka LJP (Leonardo Jusminarta Prasetyo), komisaris PT Minarta Dutahutama," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.
Kesembilan saksi berasal dari berbagai unsur. Tiga orang merupakan pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka ialah PNS BPK Nasruhan dan Ida Farida serta staf Sekretariat AKN VII BPK Abdul Harris. Komisi Antirasuah juga memanggil PNS Kementerian PU-Pera Juliana Lestari dan Rusdi.
Dari pihak swasta, KPK memanggil Direktur Utama PT Paesa Pasindo Engineering Panal Banjar Nahor, Direktur Utama PT Minarta Dutahutama Purnama Dasadiputra Prasetyo, dan dua Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) yang sudah menjadi terpidana dalam perkara itu, Lili Sundarsih dan Budi Suharto.
Dalam kasus itu, Lenardo ditetapkan sebagai tersangka bersama anggota BPK Rizal Djalil. Suap itu terjadi saat direktur SPAM mendapat pesan ada permintaan uang terkait pemeriksaan BPK Rp2,3 miliar.
Rizal menginformasikan bakal ada pihak yang mewakilinya bertemu direktur SPAM. Utusan Rizal datang dan menyampaikan ingin ikut dalam proyek di Direktorat SPAM.
Proyek yang diminati ialah SPAM Jaringan Distribusi Utama (JDU) Hongaria dengan pagu anggaran Rp79,27 miliar. Permintaan itu disanggupi, proyek SPAM Hongaria dikerjakan PT Minarta Dutahutama.
Sebagai imbalan, Leonardo melalui perantara menyampaikan akan menyerahkan Rp1,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura untuk Rizal. Uang S$100 ribu dalam pecahan 1.000 diserahkan kepada Rizal melalui salah kurir di parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan. (Dhk/Medcom/P-3)
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LiMA), Ray Rangkuti, mengkritik kebijakan KPK yang memberikan status tahanan rumah kepada tersangka kasus korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.
Ketua Exponen 08, M. Damar meminta agar Dewan Pengawas KPK atau pihak berwenang lainnya segera memeriksa pejabat KPK yang mengizinkan Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah.
KPK menjamin pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas jadi tahanan rumah tidak akan mengganggu jalannya proses hukum kasus korupsi kuota haji 2024
JURU Bicara KPK Budi Prasetyo perubahan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah bersifat sementara
ICW mendesak Dewas KPK memeriksa pimpinan lembaga antirasuah itu setelah mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari tahanan rutan jadi tahanan rumah
ICW mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang mengalihkan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari Rumah Tahanan (Rutan) menjadi tahanan rumah
KPK ungkap hasil audit BPK dalam sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas. Kerugian negara kasus korupsi kuota haji capai Rp622 miliar dengan 200 dokumen bukti.
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengumumkan capaian tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 95,69 persen.
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved