Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
SEHARI jelang berlakunya undang-undang yang baru, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kemarin, giliran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Refly Ruddy Tangkere diringkus karena diduga melakukan tindak korupsi.
Dzulmi ditangkap bersama enam orang lainnya dalam operasi yang berlangsung Selasa (15/10) hingga kemarin dini hari. Selain dia, ada pula kepala dinas pekerjaan umum, protokoler, ajudan wali kota, dan pihak swasta yang dibekuk.
Dalam OTT itu, jelas juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK menyita uang Rp200 juta. "Diduga uang itu setoran dari dinas-dinas setempat dan sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," katanya.
Dzulmi kemarin langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK. Setiba di Gedung Merah Putih sekitar puku 12.00 WIB, ia bungkam saat dicecar pertanyaan oleh para pewarta.
OTT dilancarkan pula di Samarinda dan Bontang, Katim, serta di Jakarta. Dalam operasi itu, jajaran KPK mengamankan delapan orang, termasuk Refly Ruddy, unsur pejabat pembuat komitmen, dan swasta.
"Kami menduga ada pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multiyears senilai Rp155 miliar pada Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara, Kementerian PU-Pera," ucap Febri.
Dugaan praktik rasuah itu tidak dilakukan secara konvensional. Pihak rekanan memberikan ATM pada pejabat di BPJN XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik. Total uang yang telah diberikan melalui ATM itu sekitar Rp1,5 miliar.
Ditangkapnya Wali Kota Medan menambah panjang daftar pemimpin daerah yang berurusan dengan KPK. Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, setidaknya sudah ada 119 kepala daerah yang menjadi pesakitan.
"Kemarin kami sampaikan di depan Ketua KPK (Agus Rahardjo), mudah-mudahan OTT KPK yang menjerat kepala daerah Indramayu (Bupati Supendi yang ditangkap Selasa dini hari) itu yang terakhir. Namun, sangat disesalkan tadi pagi terdengar lagi," tuturnya.
Selaku Mendagri, Tjahjo selalu mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi tindakan yang melanggar hukum, tetapi cenderung diabaikan. "Baru kemarin saya katakan ini (OTT Bupati Indramayu) yang terakhir, tapi pagi ini ada OTT lagi, yakni Wali Kota Medan.'' (Dhk/Cah/YP/PS/X-8)
Indikator keberhasilan KPK tidak seharusnya diukur dari banyak atau sedikitnya OTT, melainkan dari keberanian lembaga antirasuah itu menyasar perkara-perkara strategis dan kontroversial.
Wana Alamsyah mengatakan lemahnya pemberantasan korupsi terlihat dari masih berulangnya kasus korupsi, khususnya yang melibatkan kepala daerah.
PENYIDIK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan intensif di Kantor dan Rumah Dinas Bupati Pati, Jawa Tengah, pada Kamis (22/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Suhu udara rata-rata 11 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara 56-99 persen dan angin bertiup dari Selatan hingga Barat dengan kecepatan 3 hingga 7 km per jam.
Merujuk dari terakhir pemerintah, bencana banjir dan longsor akhir November 2025 lalu menyebabkan 208.693 unit rumah di Aceh rusak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved