Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
SEHARI jelang berlakunya undang-undang yang baru, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kemarin, giliran Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Refly Ruddy Tangkere diringkus karena diduga melakukan tindak korupsi.
Dzulmi ditangkap bersama enam orang lainnya dalam operasi yang berlangsung Selasa (15/10) hingga kemarin dini hari. Selain dia, ada pula kepala dinas pekerjaan umum, protokoler, ajudan wali kota, dan pihak swasta yang dibekuk.
Dalam OTT itu, jelas juru bicara KPK Febri Diansyah, KPK menyita uang Rp200 juta. "Diduga uang itu setoran dari dinas-dinas setempat dan sudah berlangsung beberapa kali. Tim sedang mendalami lebih lanjut," katanya.
Dzulmi kemarin langsung diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di KPK. Setiba di Gedung Merah Putih sekitar puku 12.00 WIB, ia bungkam saat dicecar pertanyaan oleh para pewarta.
OTT dilancarkan pula di Samarinda dan Bontang, Katim, serta di Jakarta. Dalam operasi itu, jajaran KPK mengamankan delapan orang, termasuk Refly Ruddy, unsur pejabat pembuat komitmen, dan swasta.
"Kami menduga ada pemberian dari pihak rekanan atau swasta terkait dengan paket pekerjaan jalan multiyears senilai Rp155 miliar pada Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah XII Kaltim dan Kaltara, Kementerian PU-Pera," ucap Febri.
Dugaan praktik rasuah itu tidak dilakukan secara konvensional. Pihak rekanan memberikan ATM pada pejabat di BPJN XII yang sudah diisi sejumlah uang secara periodik. Total uang yang telah diberikan melalui ATM itu sekitar Rp1,5 miliar.
Ditangkapnya Wali Kota Medan menambah panjang daftar pemimpin daerah yang berurusan dengan KPK. Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, setidaknya sudah ada 119 kepala daerah yang menjadi pesakitan.
"Kemarin kami sampaikan di depan Ketua KPK (Agus Rahardjo), mudah-mudahan OTT KPK yang menjerat kepala daerah Indramayu (Bupati Supendi yang ditangkap Selasa dini hari) itu yang terakhir. Namun, sangat disesalkan tadi pagi terdengar lagi," tuturnya.
Selaku Mendagri, Tjahjo selalu mengingatkan kepala daerah untuk menjauhi tindakan yang melanggar hukum, tetapi cenderung diabaikan. "Baru kemarin saya katakan ini (OTT Bupati Indramayu) yang terakhir, tapi pagi ini ada OTT lagi, yakni Wali Kota Medan.'' (Dhk/Cah/YP/PS/X-8)
KPK memanggil Elvita Maylani selaku Plt Kadis BMBK Lampung Tengah dan Gunarto selaku Ketua KPU Lampung Tengah sebagai saksi kasus dugaan korupsi Bupati nonaktif Ardito Wijaya.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa belasan saksi yang merupakan pejabat Kabupaten Pati di Kantor Polrestabes Semarang Selasa (24/2).
Wamendagri Bima Arya menyebut 500 kepala daerah terjerat korupsi sejak 2005 dan mendorong evaluasi pilkada serta digitalisasi untuk menekan praktik korupsi.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar praktik korupsi impor barang palsu atau KW yang melibatkan PT Blueray Cargo dan oknum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Kasus ini terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung.
Untuk mengantisipasi dampak lanjutan akibat cuaca ekstrem, pemprov sudah melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca pada 18-21 Februari di Bandara Silangit dan Bandara Kualanamu.
SUMATRA Utara disebut sebagai wilayah dengan penerapan sanksi hukum paling ekstrem bagi para pelaku kejahatan narkotika di Indonesia.
POLISI menggagalkan upaya pengiriman narkotika jenis sabu seberat delapan kilogram yang dikirim dari Sumatra Utara (Sumut) menggunakan bus angkutan umum dengan modus sebagai oleh-oleh.
BMKG beri peringatan dini potensi hujan lebat di Sumatra Utara pada Rabu (18/2). Cek wilayah terdampak mulai dari Medan hingga Simalungun di sini.
Kemeninves sampai Danantara diyakini bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengelola lahan perkebunan sampai pertambangan ini.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved