Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan Sri Mulyani menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/10).
Pertemuan tertutup itu sekitar 1 jam sejak pukul 10.30 WIB. Saat keluar dari Istana Merdeka, Jakarta, Menkeu tidak berkenan menjelaskan topik pembahasannya bersama Presiden kepada media.
Ia juga menampik pertanyaan wartawan terkait dengan pembahasan mengenai partisipasi dirinya dalam kabinet mendatang. "Mau ketemu Sesneg dahulu," ujar Sri Mulyani menjelaskan dirinya hendak bertemu Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Baca juga: Membaca Arah Kabinet Jokowi Jilid II
Setelah bertemu Pratikno sekitar 30 menit, dia langsung masuk ke kendaraan dinas dan melambaikan tangan kepada wartawan yang menanti untuk mengonfirmasi kabar dirinya akan menjabat Menko Bidang Perekonomian dalam kabinet berikut.
Adapun berdasarkan survei kepuasan menteri era Kabinet Kerja oleh Alvara Research Center, Sri Mulyani termasuk dalam jajaran tiga besar. (X-15)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Selain Tom Lembong, masih ada beberapa mantan menteri era Jokowi yang terjerat kasus korupsi. Berikut beberapa mantan menteri tersebut.
Seharusnya Prabowo berkaca pada kabinet pemerintahan Jokowi.
“Setahu saya ada. Kan Pak Prabowo sudah ngomong kalau nama-nama dari kabinet Pak Jokowi yang bagus-bagus akan juga dipakai untuk membantu beliau."
MENTERI Sosial Tri Rismaharini bungkam saat ditanya rencana mundur dari kabinet Presiden Jokowi. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan ke awak media, Selasa (3/9).
PDIP berharap reshuffle kabinet di akhir masa jabatan ditujukan untuk meningkatkan kinerja. Pasalnya, persoalan perekonomian rakyat mendesak untuk diselesaikan.
Saat ditanya lebih lanjut soal Menteri ESDM Arifin Tasrif yang akan digantikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Presiden enggan menjawab kabar tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved