Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
TNI AD siap mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019, bahkan akan mengerahkan seluruh kekuatan.
"Dalam pengamanan TNI sebagai bagian keamanan, kami siapkan seluruh kekuatan. Tidak saja dari satuan tempur di seluruh Indonesia, tapi satuan teritorial dan badan pelaksana kita stand by fokus di event besar (pelantikan presiden)," kata Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa saat jumpa pers di Mabesad, Jakarta, Selasa (15/10).
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa. (Dok Antara)
Menurut Andika, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai pengguna bisa meminta berapa pun besaran pasukan yang akan dikerahkan dalam pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden di Gedung MPR/DPR.
Baca juga: Berkaus Gerindra, Sandiaga Uno: Saya Kembali :)
"Pengguna Pak Panglima, berapapun yang diminta kita siap, tapi karena kita sudah minta semua satuan fokus kepada operasi pengamanan dalam menghadapi event minggu ini dan depan," katanya.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya menegaskan pihaknya akan bersikap tegas kepada siapapun yang bertindak anarkistis dan menggunakan cara-cara inkonstitusional.
"Siapapun yang melakukan tindakan anarkistis, inkonstitusional, dan tidak baik, termasuk berupaya menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu akan berhadapan dengan TNI," tegas Panglima TNI dengan lantang, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9). (X-15)
Presiden Prabowo Subianto membubarkan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk pada era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Proses verifikasi masih berlangsung dan ditargetkan rampung hingga 3 Juli 2025, sementara pengumuman DPT dijadwalkan pada 10 Juli 2025.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
Tak hanya memberi selamat pada Jokowi-Amin, AHY juga mengapresiasi sikap Prabowo-Sandiaga
"Saya meyakini kebesaran hati dan kenegarawanan dari sahabat baik saya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," kata Jokowi.
Ia justru mengatakan akan mencari langkah hukum selanjutnya dalam menyikapi putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved