Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai NasDem Johnny G Plate menilai amendemen UUD 1945 harus dilakukan secara komperhensif. Karena pada dasarnya amendemen UUD tidak amengenal istilah terbatas.
Namun, dengan catatan harus dipenuhi substansi-substansi yang dibutuhkan dalam konstitusi negara.
"Untuk itu harus dilakukan pendalaman dengan komperhensif terkait dengan level Konstitusi saat ini dan masa depan. Harus didasari dengan ideologi bernegara kita. Jadi bukan hanya satu topik langsung diamandemen. Jangan begitu. Tapi harus dengan analisa mendalam," kata Johnny saat dihubungi Jumat (4/10).
Menurut Johnny, banyak pendapat yang diusulkan masyarakat terkait amendemen UUD 1945, seperti GBHN, evaluasi keserentakan Pemilu, masa bakti Presiden dua periode atau satu periode dengan masa jabatan berbeda, dan kembali UUD yang asli.
"Hal itu harus dianalisa secara mendalam dan evaluasi seluruh aspek semua. Mengapa GBHN yang muncul saat ini karena itu warisan dari MPR periode lalu yang masa baktinya habis 30 September lalu," jelasnya.
Selain itu, amenedemen UUD juga harus diperhatikan manfaatnya bagi masyarakat, implikasinya bagi negara, kepentingan nasional, dan lainnya.
"Harus dilihat secara komperhensif untuk kepentingan kekinian masa depan Indonesia. Menyerap seluruh aspirasi masyarakat yang berkembang. GBHN bertujuan untuk pembangunan dan fokusnya itu," tandasnya.
"Jadi, tidak asal hanya satu materi pokok merubah amandemen. Harus dilihat secara komperhensif. Selain itu, kita juga harus melihat simulasi perpolitikan yang tepat," imbuhnya. (OL-8)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Benny K Harman merespons wacana amendemen UUD 1945. Benny menjelaskan wacana amendemen kelima muncul dari hasil evaluasi oleh badan pengkajian MPR.
MOMENTUM Agustus 2023 perlu diingat sebagai waktu negara ini telah dijalankan selama 21 tahun berdasarkan konstitusi hasil amendemen.
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara.
WAKIL Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan mengatakan, saat ini MPR RI sedang menggulirkan sistem perencanaan pembangunan model GBHN
Rektor Unkris Dr.Ir Ayub Muktiono M SIP berpendapat seharusnya ada penataan yang lebih beradab untuk keanggotaan dalam MPR.
Pemilihan presiden secara langsung yang merupakan tonggak pertama reformasi harus tetap dipertahankan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved