Komisi Yudisial Dalami Pelanggaran Etik Hakim Syamsul

Hal itu menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan hakim Syamsul Rakan Chaniago melanggar kode etik dan perilaku hakim terkait penanganan perkara kasasi bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung selaku terdakwa kasus BLBI.

"Hal itu sedang kami dalami. Yang sekarang terbukti di MA, yang bersangkutan diakui bertemu dengan pihak berperkara," kata Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, di Jakarta, Rabu (2/10).

Jaja menuturkan sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil juga telah melaporkan dua hakim yang menangani kasasi kasus BLBI termasuk Syamsul. Keduanya dilaporkan ke Komisi Yudisial setelah menjatuhkan vonis bebas kepada Syafruddin.

Jaja mengatakan Komisi Yudisial juga telah menerbitkan rekomendasi sanksi terhadap hakim Syamsul perihal namanya di kantor lawfirm walau yang bersangkutan sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor MA.

"Untuk soal nama kantor hukum sebenarnya kami telah merekomendasikan sanksi kepada yang bersangkutan. Namun, kalau sudah diberi sanksi oleh MA tidak bisa diberikan sanksi dua kali," ucapnya.

Sebelumnya, MA menyatakan hakim Syamsul terbukti melakukan pelanggaran etik karena berkomunikasi dan bertemu dengan salah satu pengacara Syafruddin, yakni Ahmad Yani. Di sisi lain, Ahmad Yani membantah pertemuan tersebut.

MA menjatuhkan sanksi etik kepada Syamsul. Dia dikenai sanksi sedang berupa status sebagai hakim nonpalu selama 6 bulan. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No 02/PB/MA/IX/2012 - 02/BP/P-KY/09/2012.

Pada 9 Juli 2019, majelis kasasi yang terdiri atas hakim Salman Luthan selaku ketua dengan anggota hakim Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin memutuskan Syafruddin tidak melakukan tindak pidana sehingga harus dikeluarkan dari tahanan. (OL-09)

(Dhk)