Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
SEBANYAK 6.000 personel gabungan Polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok buruh di depan Gedung DPR/MPRI RI, Jakarta, hari ini Rabu (2/10). Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.
"Kami sudah menyiapkan pengamanan. Ada 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa," kata Argo Yuwono saat dikonfirmasi.
Jumlah buruh yang mengikuti aksi diperkirakan sebanyak 3.000 orang. Mereka tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Rencananya para buruh akan menyuarakan tiga tuntutan, yakni menolak revisi Undang-Undang Ketenagagerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
Titik kumpul aksi massa akan dipusatkan di Parkir Timur Senayan. Massa buruh dari 10 provinsi baru mulai bergerak ke gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 10.00 WIB, setelah semua berkumpul.
baca juga: Pimpinan DPR RI Masa Bakti 2019-2024 Ditetapkan
Sementara itu, pihak kepolisian juga sudah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk kelancaran arus di sekitar gedung DPR/MPR RI.
"Ada rekayasa lalu lintas, sifatnya situasional," ujar Argo. (OL-3)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
Jika dilihat dari jangka panjang, implementasi rekrutmen nondiskriminatif adalah investasi menuju lingkungan kerja yang produktif, inovatif, dan manusiawi.
Sebanyak 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih bakal didirikan di berbagai wilayah Indonesia.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PD DKI Jakarta Kusworo mengkhawatirkan rancangan peraturan daerah Kawasan Tanpa Rokok dapat meningkatkan angka pengangguran.
Pekerja industri konstruksi di Jepang terus berkurang karena masalah penuaan. Hal ini tentunya menjadi tantangan besar bagi sektor konstruksi di Jepang.
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved