Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyatakan siap untuk bertemu siapa saja untuk membahas persoalan di Papua, termasuk dengan kelompok-kelompok pro referendum.
“Enggak ada masalah, bertemu saja, dengan siapapun akan saya temui kalau memang ingin ketemu," kata Jokowi di Istana bogor, Senin (30/9).
Ada dua keompok yang disarankan bertemu presiden. Keduanya yaitu, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Baca juga: Jokowi : Kerusuhan Wamena Jangan Digeser Jadi Konflik Etnis
Usulan pertemuan itu diusulkan perwakilan DPRD Papua dan Papua Barat saat bertemu Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa meminta agar pemerintah membuka dialog dengan kelompok-kelompok yang berseberangan.
Mereka berharap agar penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat seperti pemerintah menyelesaikan GAM di Aceh dengan model penyelesaian dialog. (A-4)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
POLEMIK ijazah Jokowi yang terus berlarut dinilai tidak lagi menyentuh kepentingan publik dan cenderung bergeser menjadi isu politik yang diproduksi berulang.
Lima menteri turut tergugat, yakni Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ATR/BPN, Menteri ESDM, dan Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Profil lengkap Jenderal Gatot Nurmantyo. Simak rekam jejak karier Panglima TNI ke-16, pemikiran Proxy War, hingga peran di gerakan KAMI.
Relawan Jokowi mengklaim Presiden Jokowi telah memaafkan Eggy Sudjana dan Damai Hari Lubis. Polisi diminta mempertimbangkan pencabutan status tersangka.
WACANA referendum Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada tak langsung lewat DPRD dinilai tidak relevan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.
KIRANYA merupakan perkara buruk dalam kehidupan bertata negara jikalau pembentuk undang-undang mbalelo terhadap putusan pengawal konstitusi.
Timor Timur memang sudah merdeka dan bukan menjadi bagian dari Indonesia. Berikut beberapa fakta menarik terkait integrasi dan referendum Timor Timur.
Perjalanan Timor Timur menjadi Timor Leste memiliki sejarah yang cukup panjang. Simak sepintas sejarahnya.
HARI Integrasi Timor Timur merupakan salah satu hari peringatan nasional di Indonesia. Ini sejarah dan kronologi integrasi Timor Timur.
OTORITAS Venezuela mengklaim 95% pemilih dalam referendum tidak mengikat menyetujui klaim Essequibo yang dimiliki Guyana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved