Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresasi kegiatan penyampaian pendapat yang disampaikan oleh para mahasiswa. Bamsoet menilai kerusuhan yang terjadi di malam hari di sekitar komplek parlemen bukan dilakukan oleh para mahasiswa.
"Saya berikan apresiasi kepada adik-adik mahasiswa yang tadi malam menarik diri ke kampusnya masing-masing dan menyatakan bahwa kerusuhan hingga adanya pembakaran bukanlah perbuatan mereka," tutur Bamsoet di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/9).
Bamsoet melihat kericuhan yang tejadi di malam hari tidak lagi munri gerakan penyampaian pendapat yang dilakukan oleh para mahasiswa.
Dirinya pun meminta kepada aparat kemanan baik kepolisian dan TNI untuk mengusut tuntas siapa dalang dibalik kerusuhan yang terjadi pada Selasa malam.
"Saya yakin dan percaya adik-adik mahasiswa tidak lakukan hal itu. Jadi tad malam saya juga sudah dapat konfirmasi dari beberapa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bahwa selepas magrib mereka sudah menarik diri," tuturnya.
Baca juga : Jaksa Agung Dukung Penundaan Pengesahan RKUHP
Untuk itu, Bamsoet menghimbau kepada para mahasiswa agar selalu waspada terhadap pihak-pihak yang memboncengi aksi penyamapaaian pendapat di gedung DPR/MPR.
Bamsoet juga meminta BEM untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan intelijen untuk mengusut tuntas siapa pihak-pihak yang ingin mencoreng nama baik mahasiswa.
"Karena mereka (BEM) juga sudah melihat bahwa sudah banyak yang 'ikutan' dalam gerakan menyampaikan aspirasi di DPR itu," ungkapnya.
Gelombang penolakan pengesahan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) mengalir dari mahasiswa dan sejumlah kelompok masyarakat. Massa menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Mereka juga tak terima RUU Perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikukuhkan karena melonggarkan hukuman bagi koruptor. Selain itu, massa meminta RUU Perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan, dibatalkan. (Uta)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Bagi Muhammad Abdurrahman Azzam, masa kuliah justru menjadi pintu masuk untuk terlibat langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Nickel Industries Limited bersama Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi mahasiswa penerima beasiswa Nickel Industries asal Morowali.
Bantuan beasiswa dari ICMI ini ditujukan bagi mahasiswa UICI yang memiliki potensi akademik tinggi namun menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ada 10 tenant ZCorner di Universitas Wahid Hasyim Semarang yang siap melayani dan memanjakan lidah para mahasiswa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved