Rabu 25 September 2019, 08:40 WIB

Dirut Perindo Diduga Atur Kuota Impor Ikan

Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
Dirut Perindo Diduga Atur Kuota Impor Ikan

ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Petugas KPK menunjukkan barang bukti disaksikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan).

 

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo) Risyanto Suanda sebagai tersangka dalam kasus suap jatah impor ikan jenis frozen pacific mackerel atau ikan salem. Selain Risyanto, KPK juga menetapkan Direktur PT Navy Arsa Sejahtera Mujib Mustofa sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya bersama sembilan orang lainnya terjaring KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta dan Bogor, Senin (23/9).

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan dua orang sebagai tersangka, yaitu MMU (Mujib Mustofa), Direktur PT Navy Arsa Sejahtera, dan RSU (Risyanto Suanda), Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, tadi malam.

Dalam kasus ini, Risyanto diduga menerima suap dari Mujib untuk mengatur kuota impor ikan salem. "KPK menemukan adanya dugaan alokasi fee Rp1.300 untuk setiap kilogram frozen pacific mackarel yang diimpor ke Indonesia," ujar Saut.

PT Navy Arsa Sejahtera ialah salah satu perusahaan importir ikan, tetapi telah masuk blacklist sejak 2009 karena melakukan impor ikan melebihi kuota sehingga tidak bisa lagi mengajukan kuota impor.

"Melalui mantan pegawai Perum Perindo, Mujib berkenalan dengan Risyanto sebagai Dirut Perum Perindo. Kemudian Mujib menemui Risyanto dan membicarakan masalah kebutuhan impor ikan," kata Saut.

Dalam pertemuan tersebut disepakati PT Navy Arsa Sejahtera mendapatkan kuota impor 250 ton dari kuota impor Perum Perindo yang disetujui Kemendag. "Setelah ikan berhasil diimpor lalu disimpan di cold storage milik Perum Perindo. Berdasarkan keterangan Mujib, hal ini dilakukan untuk mengelabui otoritas yang berwenang agar seolah-olah yang melakukan impor ialah Perum Perindo," ungkap Saut.

Selain itu, Saut menegaskan, KPK juga mendalami dugaan penerimaan sebelumnya dari perusahaan importir lain, yakni sebesar US$30 ribu, S$30 ribu, dan S$50 ribu.

Deputi Bidang Agro Industri dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro meminta perseroan kooperatif dan memberikan segala informasi yang dibutuhkan sebagai wujud organisasi yang menghormati hukum. Selama proses hukum berjalan, ia juga meminta manajemen Perum Perindo untuk tetap menjalankan operasional perusahaan dengan baik. (Iam/Pra/X-10)

Baca Juga

dok.humas

34 DPD Meminta Haris Pertama jadi Ketua Umum DPP KNPI Periode Kedua 2022-2025

👤Selamat Saragih 🕔Kamis 19 Mei 2022, 18:50 WIB
KONGRES Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) ke XVI di Kota Ternate, Maluku Utara, kini sudah memasuk hari...
Antara

Bawaslu Harus Transparan Soal Rekrutmen Anggota Tim Seleksi

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 19 Mei 2022, 18:44 WIB
Perlu adanya keterbukaan terkait pedoman rekrutmen Timsel Bawaslu. Dalam hal ini, alat ukur mikro dan makro terkait pengambilan keputusan...
Dok. Biro Pers Setpres

Presiden Minta Pelanggaran Distribusi Minyak Goreng Diusut Tuntas

👤Andhika Prasetyo 🕔Kamis 19 Mei 2022, 18:25 WIB
Kepala Negara juga meminta agar pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dijatuhi hukuman sesuai dengan aturan yang...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya