Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tidak mengambil tindakan represif dalam menangani aksi unjuk rasa yang berujung rusuh di Wamena, Papua, Senin (23/9) pagi tadi.
Instruksi itu disampaikan Jokowi saat menggelar pertemuan dengan Panglima TNI, Kapolri dan sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9).
“Intruksi presiden jelas, supaya diselesaikan dengan cara-cara proporsional dan profesional. Semuanya diminta untuk menahan diri," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/9).
Dalam rapat tadi, kata Moeldoko, Kapolri melaporkan korban dalam kerusuhan di Wamena. Dari laporan itu, setidaknya seorang anggota TNI dikabarkan tewas, dan sejumlah anggota Polri luka-luka.
Moeldoko mengaku belum mendapat laporan terkait korban dari masyarakat sipil.
Baca juga : Moeldoko Sebut ada Provokasi di Papua Agar Jadi Sorotan PBB
“Ada dari prajurit TNI yang meninggal karena kepalanya itu, terus dari kepolisian yang luka-luka. Aku belum tau persis perkembangan terakhir," jelas Moeldoko.
Kapolri, kata Moeldoko juga melaporkan kepada Presiden kerusuhan tersebut berawal dari isu rasial seorang guru terhadap siswa tidak benar.
"Pemicunya ada isu, ada seorang guru yang melakukan rasis, padahal itu enggak. Kapolri tadi mengatakan tidak ada itu, sudah dicek ke sekolah tidak ada yang seperti itu," katanya.
Sebelumnya, Moeldoko menilai, adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan di Papua agar Pemerintah Indonesia terpancing untuk melakukan pelanggaran berat.
"Keterlibatan asing ada indikasi. Ya harapannya, kan kita dipancing untuk melakukan pelanggaran berat sehingga nanti di PBB agenda itu bisa dimasukkan. Kita sudah tahu kok agendanya ke mana,” kata Moeldoko. (OL-7)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Tewasnya gembong narkoba El Mencho memicu kerusuhan hebat di Meksiko. Blokade jalan dan pembakaran terjadi, hingga maskapai internasional batalkan penerbangan.
Tiga akun media sosial provokatif yang diduga mengeskalasi kerusuhan Agustus 2025. Akun Strongerboy, Adiastha8, dan Armyzoned ID dianggap kebal hukum dan belum diusut kepolisian.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Bagi warga negara ganda AS-Iran, kedutaan menegaskan bahwa mereka harus menggunakan paspor Iran untuk keluar dari negara tersebut.
Dalam disertasinya yang berjudul Konfigurasi Resiprokal Determinan, Pencegahan, dan Penanganan Kerusuhan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung angkat bicara terkait kerusuhan yang terjadi di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (11/12) malam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved