Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Komisi XI, Johnny Plate meminta kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk menganggarkan perbaikan lift yang ada di gedung DPR. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Senin (16/9).
"Saya tidak tahu anggaran tentang lift di sekretariat jenderal ini ada atau tidak. Kalau belum ada tolong di perhatikan jangan sampai terjadi hal-hal fatal yang tidak dikehendaki", keluhnya.
Politikus NasDem itu mengatakan, lift yang ada di gedung DPR merupakan lift tua. Sebagai bagian dari aset negara atau aset publik maka perlu diperhatikan dan dijaga.
Baca juga : Ini Postur APBN 2020 yang Disetujui Banggar DPR
Menurutnya, Ggedung DPR sebagai pusat pengambilan keputusan politik harus dilindungi sebelum terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti yang pernah ia alami.
"Saya sendiri punya pengalaman di mana lift mati dan tertahan di dalam lift hampir setengah jam. Dan banyak rekan-rekan yang lain juga terjadi", ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebenarnya anggaran tersebut sudah ada. Pemerintah melalui APBN sudah menganggarkan pemeliharaan aset negara termasuk yang ada di gedung DPR.
"Untuk lift tahun ini sudah dianggarkan tapi setahu saya pelaksanaannya yang belum bisa terjadi. Jadi persoalannya bukan di APBN tapi masalah di pelaksanaan", terangnya. (OL-7)
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved