Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Komisi XI, Johnny Plate meminta kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani untuk menganggarkan perbaikan lift yang ada di gedung DPR. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja antara Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan, Senin (16/9).
"Saya tidak tahu anggaran tentang lift di sekretariat jenderal ini ada atau tidak. Kalau belum ada tolong di perhatikan jangan sampai terjadi hal-hal fatal yang tidak dikehendaki", keluhnya.
Politikus NasDem itu mengatakan, lift yang ada di gedung DPR merupakan lift tua. Sebagai bagian dari aset negara atau aset publik maka perlu diperhatikan dan dijaga.
Baca juga : Ini Postur APBN 2020 yang Disetujui Banggar DPR
Menurutnya, Ggedung DPR sebagai pusat pengambilan keputusan politik harus dilindungi sebelum terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki seperti yang pernah ia alami.
"Saya sendiri punya pengalaman di mana lift mati dan tertahan di dalam lift hampir setengah jam. Dan banyak rekan-rekan yang lain juga terjadi", ungkapnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sebenarnya anggaran tersebut sudah ada. Pemerintah melalui APBN sudah menganggarkan pemeliharaan aset negara termasuk yang ada di gedung DPR.
"Untuk lift tahun ini sudah dianggarkan tapi setahu saya pelaksanaannya yang belum bisa terjadi. Jadi persoalannya bukan di APBN tapi masalah di pelaksanaan", terangnya. (OL-7)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved