Anggota DPR Anggap Pimpinan KPK Membangkang Konstitusi

ANGGOTA Komisi III DPR RI Taufiqulhadi menilai manuver pimpinan KPK menyerahkan mandat tanggung jawab kepada Presiden Joko Widodo merupakan sikap yang ingin mempermalukan Presiden sebagai kepala eksekutif.

Karena menurut dia, tidak ada alasan yang diungkapkan mengapa para pimpinan KPK mengambil langkah tersebut. "Itu sebuah pembangkangan terhadap perintah konstitusi dan sekaligus bermaksud ingin mempermalukan Presiden sebagai kepala eksekutif di negara ini," kata Taufiqulhadi di Jakarta, Sabtu (14/9).

Anggota Komisi III DPR RI Taufiqulhadi. (MI/M Irfan)

Dia mengaku belum mengetahui alasan yang membuat pimpinan KPK itu menyerahkan mandat tanggung jawab kepada Presiden. Namun, politisi Partai NasDem itu menduga langkah tersebut diambil karena ada dua alasan, pertama gagal menjegal Firli Bahuri menjadi komisioner dan juga Ketua KPK.

"Kedua, mereka melakukan itu untuk menekan Presiden agar memanggil untuk membicarakan RUU KPK," ujarnya.

Menurut dia kalau dugaannya itu benar, dinilai sebagai manuver politik yang tidak beretika, terutama ditujukan kepada Presiden.

Dia menyarankan Presiden tidak menggubris manuver politik pimpinan KPK tersebut karena jauh dari keadaban dan hanya ingin menang sendiri.

Sebelumnya, Pimpinan KPK menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Dengan berat hati, hari ini Jumat 13 September 2019 kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Bapak Presiden Republik Indonesia," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9). (X-15)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Henri Siagian