Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
MABES Polri membantah adanya informasi tujuh warga sipil yang tewas tertembak dalam aksi demonstrasi di Kabupaten Deiyai, Papua. Polri meminta masyarakat tidak terpengaruh kabar hoaks terkait aksi demonstarsi.
“Sudah saya konfirmasi langsung ke Polda Papua bahwa informasi tersebut tidak benar,” kata Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9).
Dedi menjelaskan, dari data yang dihimpun Polri, akibat aksi demo yang terjadi beberapa waktu di Papua, ada dua warga sipil yang meninggal dunia. Selain itu, ada satu anggota TNI yang tewas, satu anggota TNI yang terluka serta tiga anggota Polri yang terluka.
“Sementara yang terkonfirmasi itu,” ujarnya.
Baca juga: Polri Benarkan 4 WNA Terlibat Demo di Papua Dideportasi
Selain itu, Mabes Polri saat ini terus memantau aktivitas media sosial yang berisi konten provokasi terkait kerusuhan di Papua. Saat ini sudah terpantau 52 ribu konten hoaks yang berisi provokasi.
“Kami pantau khususnya yang ada di Indonesia, kreator sudah kita dalami, lalu buzernya. Sampai saat ini konten-konten hoaks ada 52 ribu, kita bekerja sama dengan Kemkominfo dan Badan Siber untuk melakukan breakdown ke akun-akun tersebut,” jelasnya. (A-4)
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved