Minggu 01 September 2019, 20:10 WIB

Anggota Dewan Terpilih Harus Tunaikan Janji dan Jaga Marwah

Haufan Hasyim Salengke | Politik dan Hukum
Anggota Dewan Terpilih Harus Tunaikan Janji dan Jaga Marwah

MI/ROMMY PUJIANTO
Pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Anggota DPR RI hasil Pemilu 2019 terpilih tersebar di 80 daerah pemilihan. Di antara mereka banyak yang masih muda atau milenial.

Pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan para anggota dewan terpilih harus betul-betul menjaga marwah dan nama baik personal dan lembaga. Jangan sampai ada cacat baik sebelum maupun sesudah mereka dilantik sebagai legislator.

"Tentu mereka harus menyadari bahwa parlemen kita ada sebutan nama dewan yang terhormat. Kalau teman-teman menyadari pada dirinya ada perlikau yang tidak terhormat ya sebaiknya mundur sebelum dilantik," ujar Emrus saat dihubungi, Minggu (1/9).

Direktur Eksekutif Emrus Corner menambahkan, setelah dilantik mereka harus menjaga perilaku dan menjauhi praktik korupsi. Tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan para pendahuui sepatutnya menjadi pelajaran berharga agar tidak berulang.

Terkhusus bagi anggota DPR yang melinial yang akrab dengan teknologi informasi dan sosial media memiliki tantangan sendiri. Perilaku dan tindak-tanduk mereka setidaknya akan banyak diintip dan dipantau.

Menurutnya, tantangan dunia kedewanan di era sekarang bahwa legislator milenial harus cepat menyesuaikan dan berbenah diri karena mereka belum memiliki pengalaman sedikitpun dalam proses legislasi. Harus ada kemauan untuk bertanya ke senior dan para ahli.


Baca juga: Kekhawatiran Revisi UU MD3 Dinilai tak Beralasan


Mereka juga harus mengerti betul tentang perjuangan poltik daripada partai tempat mereka bernaung. Jangan sampai menyimpang dari garis polutik dan perjuangan partai.

"Yang sangat-sangat penting mereka harus mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan apapun termasuk kepentingan pribadi dan partai. Karena mereka menyandang predikat dewan perwakilan rakyat, bukan wakil partai, golongan, dirinya, atau apa pun," tegasnya.

Supaya tidak terjebak dalam praktik korupsi, Emrus mengatakan mereka harus bertanggung jawab selaku wakil rakyat. Janji-janji yang disampaikan saat kampanye wajib selalu diingat dan ditunaikan.

"Bahwa mereka ini harus lebih jujur dan terbuka lagi. Dan bila perlu laporan kekayaan mereka tidak hanya dilaporkan ke KPK tetapi juga ke masyarakat konstituen mereka," tandasnya.

Dari data KPU, baru anggota legislatif dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional yang sudah 100% menyerahkan LHKPN. Di urutan berikutnya Partai Keadilan Sejahtera dengan presentase 96%. (OL-1)

Baca Juga

dok.ist

Stafsus Wapres Minta Kasus Titan jadi Perhatian Serius Penegak Hukum

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 21:20 WIB
KASUS penyalahgunaan kredit PT Titan Infra Energy di Bank Mandiri serta sindikasi bank lainnya harus menjadi perhatian serius Aparat...
Dok.MI

Sekjen Gerindra: Ucapan Terima Kasih di Politik Mulai Hilang

👤Mediaindonesia 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 21:08 WIB
Dia mengatakan, dalam tradisi politik Indonesia, terimakasih adalah suatu yang langka dan jarang dijumpai sehingga menjadi suatu hal yang...
ADEK BERRY / AFP

Pengunjung Mulai Padati JIS, Hadiri Malam Puncak HUT Jakarta

👤Kautsar Widya Prabowo 🕔Sabtu 25 Juni 2022, 19:10 WIB
Masyarakat mulai mendatangi Jakarta International Stadium (JIS) untuk merayakan malam puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-495 Kota...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya