Minggu 01 September 2019, 20:10 WIB

Anggota Dewan Terpilih Harus Tunaikan Janji dan Jaga Marwah

Haufan Hasyim Salengke | Politik dan Hukum
Anggota Dewan Terpilih Harus Tunaikan Janji dan Jaga Marwah

MI/ROMMY PUJIANTO
Pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Anggota DPR RI hasil Pemilu 2019 terpilih tersebar di 80 daerah pemilihan. Di antara mereka banyak yang masih muda atau milenial.

Pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan para anggota dewan terpilih harus betul-betul menjaga marwah dan nama baik personal dan lembaga. Jangan sampai ada cacat baik sebelum maupun sesudah mereka dilantik sebagai legislator.

"Tentu mereka harus menyadari bahwa parlemen kita ada sebutan nama dewan yang terhormat. Kalau teman-teman menyadari pada dirinya ada perlikau yang tidak terhormat ya sebaiknya mundur sebelum dilantik," ujar Emrus saat dihubungi, Minggu (1/9).

Direktur Eksekutif Emrus Corner menambahkan, setelah dilantik mereka harus menjaga perilaku dan menjauhi praktik korupsi. Tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan para pendahuui sepatutnya menjadi pelajaran berharga agar tidak berulang.

Terkhusus bagi anggota DPR yang melinial yang akrab dengan teknologi informasi dan sosial media memiliki tantangan sendiri. Perilaku dan tindak-tanduk mereka setidaknya akan banyak diintip dan dipantau.

Menurutnya, tantangan dunia kedewanan di era sekarang bahwa legislator milenial harus cepat menyesuaikan dan berbenah diri karena mereka belum memiliki pengalaman sedikitpun dalam proses legislasi. Harus ada kemauan untuk bertanya ke senior dan para ahli.


Baca juga: Kekhawatiran Revisi UU MD3 Dinilai tak Beralasan


Mereka juga harus mengerti betul tentang perjuangan poltik daripada partai tempat mereka bernaung. Jangan sampai menyimpang dari garis polutik dan perjuangan partai.

"Yang sangat-sangat penting mereka harus mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan apapun termasuk kepentingan pribadi dan partai. Karena mereka menyandang predikat dewan perwakilan rakyat, bukan wakil partai, golongan, dirinya, atau apa pun," tegasnya.

Supaya tidak terjebak dalam praktik korupsi, Emrus mengatakan mereka harus bertanggung jawab selaku wakil rakyat. Janji-janji yang disampaikan saat kampanye wajib selalu diingat dan ditunaikan.

"Bahwa mereka ini harus lebih jujur dan terbuka lagi. Dan bila perlu laporan kekayaan mereka tidak hanya dilaporkan ke KPK tetapi juga ke masyarakat konstituen mereka," tandasnya.

Dari data KPU, baru anggota legislatif dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional yang sudah 100% menyerahkan LHKPN. Di urutan berikutnya Partai Keadilan Sejahtera dengan presentase 96%. (OL-1)

Baca Juga

MI/FRANSISCO CAROLIO HUTAMA GANI

Polri: Tidak Ada Pendekatan Militer di Papua

👤Widhoroso 🕔Sabtu 28 November 2020, 22:55 WIB
Kehadiran aparat TNI dan Polri di tengah masyarakat Papua,justru untuk membantu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat itu...
dok.Mabesad

TNI AD dan AD Prancis Siapkan Latihan Gabungan di 2021

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:55 WIB
KEPALA Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kedatangan Atase Angkatan Darat Prancis, di Mabesad TNI membahas latihan...
MI/Susanto

Baleg Prioritaskan RUU yang Tertunda di 2020

👤Putra Ananda 🕔Sabtu 28 November 2020, 21:22 WIB
Badan Legislasi (Baleg) DPR belum menentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) mana saja yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya