KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan 575 anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Anggota DPR RI hasil Pemilu 2019 terpilih tersebar di 80 daerah pemilihan. Di antara mereka banyak yang masih muda atau milenial.
Pakar politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan para anggota dewan terpilih harus betul-betul menjaga marwah dan nama baik personal dan lembaga. Jangan sampai ada cacat baik sebelum maupun sesudah mereka dilantik sebagai legislator.
"Tentu mereka harus menyadari bahwa parlemen kita ada sebutan nama dewan yang terhormat. Kalau teman-teman menyadari pada dirinya ada perlikau yang tidak terhormat ya sebaiknya mundur sebelum dilantik," ujar Emrus saat dihubungi, Minggu (1/9).
Direktur Eksekutif Emrus Corner menambahkan, setelah dilantik mereka harus menjaga perilaku dan menjauhi praktik korupsi. Tindakan-tindakan tidak terpuji yang dilakukan para pendahuui sepatutnya menjadi pelajaran berharga agar tidak berulang.
Terkhusus bagi anggota DPR yang melinial yang akrab dengan teknologi informasi dan sosial media memiliki tantangan sendiri. Perilaku dan tindak-tanduk mereka setidaknya akan banyak diintip dan dipantau.
Menurutnya, tantangan dunia kedewanan di era sekarang bahwa legislator milenial harus cepat menyesuaikan dan berbenah diri karena mereka belum memiliki pengalaman sedikitpun dalam proses legislasi. Harus ada kemauan untuk bertanya ke senior dan para ahli.
Baca juga: Kekhawatiran Revisi UU MD3 Dinilai tak Beralasan
Mereka juga harus mengerti betul tentang perjuangan poltik daripada partai tempat mereka bernaung. Jangan sampai menyimpang dari garis polutik dan perjuangan partai.
"Yang sangat-sangat penting mereka harus mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan apapun termasuk kepentingan pribadi dan partai. Karena mereka menyandang predikat dewan perwakilan rakyat, bukan wakil partai, golongan, dirinya, atau apa pun," tegasnya.
Supaya tidak terjebak dalam praktik korupsi, Emrus mengatakan mereka harus bertanggung jawab selaku wakil rakyat. Janji-janji yang disampaikan saat kampanye wajib selalu diingat dan ditunaikan.
"Bahwa mereka ini harus lebih jujur dan terbuka lagi. Dan bila perlu laporan kekayaan mereka tidak hanya dilaporkan ke KPK tetapi juga ke masyarakat konstituen mereka," tandasnya.
Dari data KPU, baru anggota legislatif dari Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional yang sudah 100% menyerahkan LHKPN. Di urutan berikutnya Partai Keadilan Sejahtera dengan presentase 96%. (OL-1)
