KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengaku pihaknya akan terus menggaungkan larangan napi eks koruptor ikut pemilu kepada masyarakat. Ia menganggap secara umum gagasan tersebut sudah diterima oleh publik.
"Kalau KPU malah inginnya dalam pencalonan (napi eks koruptor) itu sudah dilarang. Tapi, yang perlu dibahas mendalam adalah bagaimana dasar hukumnya. Itu akan kita hidupkan terus," ungkap Wahyu saat dihubungi Media Indonesia, Jakarta, Kamis (29/8).
Baca juga: Kemendagri Setuju Usulan Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada
Pihaknya ingin cepat membahasnya dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri agar larangan napi eks koruptor tersebut menjadi aturan yang sah. Pasalnya, aturan larangan tersebut sudah dimentahkan oleh Mahkamah Agung dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.
"Hanya memang sampai dengan saat ini diskursusnya pada tataran apa yang menjadi dasar hukumnya. Sebenarnya pandangan dari DPR dan pemerintah sudah menyetujui gagasan itu. Harapan KPU bagaimana gagasan yang pada dasarnya sudah disetujui itu kemudian dirumuskan sehingga ada dasar hukumnya," tandasnya.
Adapun, target KPU untuk bisa megimplementasi aturan tersebut ialah pada pencalonan Pilkada 2020. (OL-6)
