Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PERNYATAAN Juru Bicara KPK Febri Diansyah terkait integritas Calon Pimpinan (Capim) KPK dinilai tidak tepat.
Guru besar hukum Universitas Borobudur Faisal Santiago menyesalkan pernyataan Juru Bicara KPK tersebut. Faisal mengingatkan Febri, sebagai juru bicara, seharusnya membangun optimisme kepada semua pihak terhadap pimpinan KPK ke depan.
“Harusnya dia membangun spirit, mudah-mudahan pimpinan ke depan itu mempunyai integritas tinggi, berkomitmen, dan mau bekerja keras untuk memberantas tindak pidana korupsi. Jadi berpikir positif, jangan pesimistis,” ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8) malam.
Faisal menuturkan Febri harus membangun optimisme kepada capim KPK yang mengikuti seleksi agak tidak terjadi persoalan di internal KPK di kemudian hari.
Sebelumnya, Febri Diansyah melontarkan pernyataan agar Pansel berhati-hati dengan rekam jejak dari capim.
Baca juga: Pengacara Kasus Korupsi Mengaku Netral jadi Panelis Capim KPK
Menurut Febri, jika dari 20 capim KPK yang tersisa memiliki catatan buruk, sudah semestinya Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK tidak meloloskan mereka.
Febri mengatakan jika ada catatan perbuatan tercela atau melanggar hukum, apa pantas Pansel memilih calon tersebut?
Febri berharap Pansel berhati-hati sebelum menyerahkan 10 nama terpilih ke Presiden Joko Widodo.
Selain Febri, penasihat KPK Tsani Annafari juga melontarkan kritik kepada Pansel KPK. Bahkan, dia mengancam akan mundur dari jabatannya bila capim yang terpilih memiliki rekam jejak buruk.
Menurut Faisal, pernyataan yang disampaikan Febri itulah yang secara tidak langsung membuat sejumlah pihak di internal KPK meragukan integritas capim KPK terpilih.
“Institusi harusnya berpikirnya secara positif, tidak berbicara tendesius,” ujar Faisal.
Faisal menuturkan Febri seharusnya menghargai dan menghormati Panitia Seleksi KPK dalam menyeleksi pimpinan KPK periode mendatang. Ia berkata integritas Pansel KPK dalam bekerja tidak perlu diragukan.
Terlebih, ia menyebut Pansel KPK telah melakukan safari ke setiap institusi, misalnya ke Kepolisian dan Kejaksaan untuk mencari capim KPK terbaik.
“Saya sangat sayangkan seorang institusi di dalam, seorang Febri Diansyah, sebagai juru bicara mengeluarkan statement seperti itu, seharusnya tidak usah. Kan ini proses sedang berjalan,” ujarnya.
Lebih dari itu, Faisal meyakini Pansel KPK akan bekerja profesional dan menjaga integritasnya dalam menyedorkan capim KPK yang nantinya akan disepakati oleh DPR.
“Kalau pun ada kekurangan-kekurangan, saya pikir tidak terlalu berlebihan kekurangan itu karena dari orang-orang yang di pansel itu 100 persen orang yang berintegritas,” pungkas Faisal. (OL-2)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved