KPK Minta Pansel tidak Antikritik

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK)  meminta panitia seleksi calon pimpinan (Pansel Capim) KPK tidak antikritik selama bekerja.

"KPK mengajak dan berharap pansel agar tidak reaktif dan resisten dengan masukan publik. Pansel KPK cukup membuktikan Integritas dan kinerjanya dengan bekerja semaksimal mungkin memilih calon Pimpinan KPK yang kredibel dan berintegritas," kata juru bicara KPK Febri Diansyah Febri Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/8).

Kritik yang diarahkan kepada pansel, sambung Febri, merupakan hal yang wajar dan seharusnya dapat diterima dengan bijak. KPK, imbuh Febri, juga kerap mendapatkan kritikan dari publik.

"Tapi itu kami letakkan sebagai masukan dan saran yang harus diterima dan didalami. Karena kami paham, KPK adalah milik publik, milik masyarakat Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Yenti Garnasih: Saya Bukan Penasihat Ahli Kapolri

Oleh karenanya, jika saat ini ada upaya luar biasa dari masyarakat untuk menjaga KPK dan berimbas kepada pansel, harusnya hal itu dilihat sebagai bentuk kecintaan publik terhadap lembaga antirasywah.

Setelah diumumkannya 20 peserta capim yang lolos tahap profile assessment, Febri menegaskan, KPK tidak mempersoalkan dari institusi mana capim yang nantinya terpilih jadi komisioner.

"Tapi rekam jejak Integritas menjadi hal yang paling utama. Jika ada catatan perbuatan tercela atau melanggar hukum, tentu wajar kita semua bertanya, apa pantas Pansel memilih calon tersebut?" tutur Febri.

Ia juga menambahkan, penelusuran rekam jejak yang dilakukan oleh KPK ialah berdasarkan permintaan pansel. Penelusuran juga dilakukan dengan teknik investigasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Terlebih, KPK telah menyampaikan pada Pansel apabila ingin melihat bukti-bukti yang berkaitan dengan informasi hasil penelusuran rekam jejak tersebut, maka KPK akan membukanya kepada Pansel.

Ia menegaskan, proses seleksi pada pekan ini merupakan tahapan yang paling sentral dan menentukan. Oleh karenanya ia mengajak masyarakat aktif mengawal jalannya proses seleksi dengan tetap berpijak serta menghormati kaidah hukum yang berlaku.

"Proses seleksi pimpinan KPK ini akan menentukan bagaimana KPK ke depan, bagaimana ikhtiar pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. KPK mengajak pansel memahami hal ini agar 10 nama yang dihasilkan benar-benar adalah orang yang berintegritas," tandas mantan aktivis antikorupsi itu. (OL-8)