Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta semua pihak untuk menahan diri menanggapi situasi keamanan di Tanah Papua. Bamsoet menduga ada pihak luar yang saat ini sengaja memanfaatkan ketegangan Papua untuk bisa memisahkan Papua dari pangkuan Ibu Pertiwi.
"Saya lihat ada agenda besar yang ingin dimainkan oleh pihak-pihal luar yang tidak menginginkan Papua tetap dalam pangkuan Ibu Pertiwi," tutur Bamsoet di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8).
Baca juga: Fraksi PDIP Dukung Depok dan Bekasi Gabung Jakarta
Bamsoet mengimbau agar setiap pihak tidak mudah terprovokasi terhadap berbagai isu yang ada mengenai keadaan di Papua. Menurut Bamsoet, demonstrasi yang terjadi di Papua bukan disebabkan oleh persoalan sederhana yang terjadi di Surabaya, Jawa Timur.
"Saya juga sesalkan masih ada sikap diskriminatif dan rasis yang terjadi di Surabaya. Saya minta ini yang terakhir. Atas nama DPR, saya memohon maaf terhadap seluruh rakyat Papua," tuturnya.
Bamsoet mengajak semua pihak untuk kembali merajut nilai-nilai kebangsaan yang menjunjung tinggi semangat persatuan. Indonesia dikatakan oleh Bamsoet amat mencintai keberadaan Papua di Tanah Air. Hal itu ditandai dengan seringnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Papua.
"Presiden Jokowi hampir seluruh waktunya dan perhatiannya dicurahkan untuk Papua membangun jalan serta fasilitas. Ini artinya, negara ini dan kita semua sayang terhadap rakyat Papua. Bahkan, Bung Karno dalam pidatonya menyebut Indonesia tidak lengkap tanpa Papua," jelasnya.
Baca juga: Polri Duga Kerusuhan Fakfak Ditunggangi Sekelompok Orang
Bamsoet juga meminta kepada aparat kemanan TNI dan Polri untuk melakukan langkah-langkah persuasif untuk menekan terjadinya gerakan-gerakan separatis yang menumpang serta menunggunai isu-isu yang terjadi di Jatim. Bamsoet menyebut, terdapat gerakan yang simultan antara kelompok separatis dan pembangunan opini dengan memanfaatkan situasi konflik di Papua.
"Kita semua mesti waspada. demikian juga pada pihak intelijen untuk harus lebih memasang mata dan telinga lebih tajam lagi untuk gerakan-gerakan yang mengarah pada upaya memecah belah bangsa kita," tuturnya. (OL-6)
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
KAPOLRI Jenderal Tito Karnavian membeberkan korban tewas dalam insiden kerusuhan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, sebanyak 26 orang.
Wilayah Manokwari dan Sorong, ujar Krey, saat ini masih terus dipantau. Beberapa hari ini hoaks dan ujaran provokasi serta penghasutan masih cukup tinggi di dunia maya.
Polda Jatim telah menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka.
Wiranto memastikan kondisi Papua dan Papua Barat sudah berangsur kondusif. Kerusakan sudah mulai diperbaiki.
Pada jumpa pers di Manokwari, Minggu (1/9) malam, Gubernur Papua Barat ini mengaku sudah mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam rapat rencana aksi tersebut.
APA yang terjadi di Papua saat ini bukan sekadar peristiwa kerusuhan biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved