KPM Cekal Empat Orang terkait Kasus KTP-E

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencekal empat orang terkait dengan kasus korupsi proyek KTP-E. Empat orang itu dicegah ke luar negeri selama 6 bulan pertama.

"KPK telah mengirimkan surat pelarangan ke luar negeri pada Imigrasi terhadap empat orang dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP Elektronik," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, melalui keterangan tertulis, Rabu (21/8).

Baca juga: KPK Urai Korupsi KTP-E via Pejabat Kemendagri

Empat orang yang dicekal itu ialah Isnu Edhi Wijaya, yang juga tersangka baru dalam kasus ini dan Husni Fahmi. Keduanya dicekal sejak 7 Agustus 2019. Dua orang lainnya yakni Catherine Tannos dan Lina Rawung, keduanya dicekal sejak 19 Agustus 2019.

Dalam perkara KTP-E ini, KPK telah memproses 14 orang. Tannos merupakan tersangka baru dalam kasus ini setelah ditetapkan statusnya pada Selasa (13/8) bersama dengan tiga orang lainnya, yakni anggota DPR RI, Miriam S Haryani; Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI dan Ketua Konsorsium PNRI, Isnu Edhi Wijaya; Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, PNS BPPT, Husni Fahmi.

Keempat orang itu disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (OL-6)