Cara Termudah Lihat Integritas

MENGAPA penyampaian LHKPN ini menjadi penting? Apa alasannya?
LHKPN dapat menjadi salah satu tolok ukur rekam jejak, integritas, kepatuhan hukum, dan komitmen kepada pemberantasan korupsi. Alasannya karena dari LHKPN kita bisa tahu harta kekayaan sebanding atau tidak dengan gaji dan pekerjaannya. Integritas itu bukan sehari dua hari, juga bukan pengetahuan, tapi dibuktikan dengan tindakan selama ini dalam kurun waktu yang panjang. Paling mudah dengan melihat laporan harta kekayaan.

Berarti wajib melaporkan LHKPN untuk 40 capim yang lolos?
Tentu, dalam undang-undang, peraturan dan kebijakan mewajibkan melaporkan LHKPN ke penyelenggara negara. Pemilihan capim KPK yang lalu-lalu juga menggunakan LHKPN untuk menyaring. Salah satu kerja KPK adalah meminta LHKPN. Sikap pansel itu bertolak belakang dengan mandat Pasal 29 huruf K Undang-Undang KPK.

Apakah isu LHKPN terkait dengan kekhawatiran terhadap komposisi pansel?
Apa yang ditanggapi pansel yang soal LHKPN menunjukkan kekhawatiran kami beralasan. Kalau kita cermati, ajakan koalisi agar pansel lebih memperhatikan soal LHKPN hanya direspons beberapa orang saja. Jadi kalau kita perkirakan, kira-kira hanya dua sampai tiga dari pansel yang aktif seperti jawab menjawab dengan kami.

Hal itu menjadi pertanyaan bagi koalisi juga?
Ya pasti, pertanyaan kami dari koalisi ialah apakah pansel yang dua sampai tiga orang ini yang aktif menentang tentang pemberian LHKPN melakukan ini atas nama pribadi atau atas nama pansel? Selama ini kita beranggapan orang-orang ini adalah bagian dari pansel, tapi kok yang merespons itu-itu saja? Apakah ini suara bersama pansel? Jangan-jangan ini hanya suara kepentingan individu. Karena itu pansel harus melakukan konsolidasi di tubuh mereka dan memberikan jawaban kepada publik.

Koalisi kirim surat ke pansel KPK dan presiden terkait capim yang belum lapor LHKPN, bagaimana kelanjutannya?
Sudah dikirim, kita tunggu saja. Isi suratnya mengatakan bahwa ada kewajiban-kewajiban hukum khususnya di dalam UU KPK tentang kewajiban melapor LHKPN, dan lain-lain. Karena itu, kami meminta agar pansel dan juga presiden mempertimbangkan hal ini sebagai hal yang utama.

Pansel menuding Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berupaya menjegal calon-calon tertentu, benarkah?
Aneh dan enggak berdasar banget tuduhan itu kepada koalisi. Wong koalisi juga menganggap pimpinan KPK sebelumnya enggak beres karena soal obstruction of justice. Kok bisa menuduh sembarangan tanpa bukti. Ada kepentingan apa sampai mereka bisa menuduh seperti itu? Kami bertanya-tanya, ini kepentingan apa? Kepentingan siapa? Sehingga upaya mendorong agar hukum ditegakkan, agar LHKPN itu diberikan justru ditentang seperti ini. (Ins/P-2)