Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
RENCANA mengamendemen UUD 1945 akan dilakukan terbatas pada menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Hal itu disampaikan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat menghadiri peringatan Hari Konstitusi di Gedung MPR.
"Melalui pengajian yang mendalam, fraksi-fraksi dan kelompok DPD di MPR telah bersepakat untuk mengembalikan wewenang MPR dalam menetapkan GBHN melalui perubahan terbatas UUD 1945. Andemen terbatas mengenai GBHN, titik, enggak boleh yang lain," ujar Zulkifli di Gedung Nusantara IV Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Minggu (18/8).
Baca juga: JK: Dengan Adanya GBHN, Capres tak Perlu Buat Program Kerja
Lebih lanjut Zulkifli menuturkan, materi dalam GBHN tidak akan menyangkut persoalan teknis, melainkan hanya akan menyangkut kerangka-kerangka yang sifatnya filosofis dan ideologis guna menuntun arah pembangunan bangsa hingga puluhan tahun mendatang.
Hal itu ia lontarkan guna menepis isu dilakukannya amandemen UUD 1945 yang sekaligus akan mengembalikan kembali posisi MPR sebagai lembaga tertinggi negara.
Lebih lanjut, Zulkifli mengungkapkan bahwa MPR tengah menyusun rumusan GBHN tersebut. Dokumen tersebut, kata Zulkifli, akan menjadi buku rekomendasi bagi pimpinan MPR periode 2019-2024 mendatang dalam menerapkan GBHN.
"Sekarang sudah ada bentuknya, ada bukunya nih, sedang di badan pengkajian. Nanti akhir Agustus kita akan rapat memfinalkan itu bahan," ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Setelah rekomendasi GBHN tersebut sampai di tangan pimpinan MPR periode mendatang, Zulkifli menilai prosesnya masih akan panjang. Psalnya, mengamendemen UUD harus disepakati oleh seluruh mayoritas anggota MPR.
"Kalau merubah UUD itu syaratnya berat, tidak seperti UU. Jadi harus 3/4 anggota MPR yang setuju, DPR tambah DPD. Baru bisa diteruskan, jadi masih panjang prosesnya, enggak sederhana," tandasnya.
Selain Zulkifli, dalam acara peringatan hari konstitusi tersebut juga turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua DPD Oemar Sapta Odang, hingga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. (OL-8)
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Segala perubahan terkait KPU dan Bawaslu harus berdasarkan pada Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
PRESIDIUM Forum Negarawan Yudhie Haryono mengungkapkan masyarakat Indonesia telah berkonsensus menjadi negara Pancasila dan kebangsaan. Dalam pembukaan konstitusi dijelaskan
ANGGOTA DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Presiden Prabowo Subianto konsisten soal komitmen membawa pemerintahannya untuk setia pada konstitusi negara dan bekerja untuk kepentingan bangsa
SETIAP anak bangsa harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan untuk menjawab tantangan di masa datang.
PELESTARIAN dan pemanfaatan situs purbakala harus terus dilakukan. Salah satunya untuk mendukung upaya mewujudkan ketersediaan sarana pendidikan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Transisi energi peralihan dari energi berbasis karbon menuju sumber energi bersih dan terbarukan seperti surya, angin, air, dan geotermal kini dipandang sebagai kebutuhan moral
WAKIL Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan menunggu undangan dari Ketua MPR Ahmad Muzani untuk membahas surat desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebut negara ASEAN berperan dalam menjaga stabilitas global.
PERSIAPAN untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak dalam merealisasikannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved