Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
WAKIL Presiden, Jusuf Kalla, menegaskan bahwa dasar falsafah negara Pancasila dibuat oleh Bung Karno sebagai suatu falsafah yang sederhana, tegas, dan mudah dipahami. Menurut Kalla, Pancasila dibuat untuk menjadi dasar bagi cita-cita bangsa.
"Kita bicara bagaimana mencapai tujuan yang baik, melalui konstitusi, Pancasila, Bung Karno tidak merumuskannya untuk diseminarkan tetapi untuk dilaksanakan," tutur Kalla di peringatan hari konstitusi di MPR Jakarta, Minggu (18/8).
Baca juga: JK: Pembukaan UUD tak Boleh Diubah
Kalla pun menyindir berbagai forum yang membahas mengenai Pancasila. Padahal, menurutnya, Pancasila bukan untuk dibahas, melainkan untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
"Pancasila tidak perlu dibahas atau diseminarkan terus-menerus, Jelaskan saja ke masyarakat (dengan praktek). kan jelas sekali (isinya). Selain itu dalam pembahasan Pancasila tentu dibutuhkan penghayatan, dan untuk itu harus sederhana, sebab akan sulit dipahami jika tidak sederhana," pungkasnya. (OL-6)
Ketiga mahasiswa tersebut kini tidak dilakukan penahanan. Mereka sudah berkumpul kembali dengan mahasiswa lainnya,
Sebagian besar laporan yang masuk ke Lapor Mas Wapres disampaikan melalui kanal WhatsApp hingga 72,05%.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menggelar kunjungan kerja selama dua hari di Ibu Kota Nusantara (IKN), 28 hingga 29 Mei 2025.
Apa sebenarnya motif Ade Armando menyatakan Gibran adalah wapres terbaik yang dimiliki Indonesia? Tes ombakkah? Atau, jangan-jangan ada tujuan politik tertentu.
Baznas mendanai sejumlah aspek teknis proyek, termasuk infrastruktur sosial dan insentif tenaga kerja lokal.
Gubernur mengatakan produksi padi Jawa Timur telah dilakukan proses serap oleh Bulog Kanwil Jawa Timur.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Situasi geopolitik dalam beberapa bulan terakhir berdampak signifikan pada berbagai bidang kehidupan.
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari, menilai pembredelan pameran lukisan tunggal karya Yos Suprapto bertajuk Kebangkitan: Tanah untuk Kedaulatan Pangan bertentangan dengan konstitusi.
Munculnya aspirasi mengubah posisi kelembagaan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di masa Orde Baru adalah gagasan keliru dan bertentangan Konstitusi RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved