Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap kader PDI-P Nyoman Dharmantra dalam dugaan kasus dugaan suap impor bawang putih.
Nyoman ditangkap di Bali ketika mengikuti Kongres ke-V PDI-P. Total, ada 12 orang yang ditangkap KPK dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu malam.
"12 orang totalnya yang kami amankan sampai dengan siang ini di tadi barusan itu ada 1 orang yang kami amankan dari Bandara Soekarno Hatta dan kemudian dibawa ke kantor KPK dan sekarang sedang dalam proses pemeriksaan lebih lanjut," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Kamis (8/8).
Baca juga: Fahri Hamzah: Periode ke-2, Jokowi Harus Lebih Cepat Standarnya
Dalam OTT itu, KPK turut menyita sejumlah alat bukti, seperti uang sebesar Rp2 miliar dan dalam bentuk dollar yang tenagh dihitung jumlahnya. Uang tersebut diduga sebagai bagian dari transaksi rencana impor bawang putih. Menyangkut status 12 orang tersebut, Febri memastikan akan diumumkan pada malam nanti.
"Tentu akan kami sampaikan siapa yang menjadi tersangka. Jadi belum tentu dari 12 orang yang diamankan itu semuanya jadi tersangka, karena ada peran masing-masing, ada yang memang perlu digali pengetahuan dan informasinya," tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan petunjuk bahwa calon tersangka kasus ini tengah berada di Bali. Namun, ia enggan menyebutkan identitas orang tersebut.
"Katanya lagi kongres apa ya. detilnya saya engga tahu. Cuma diperkirakan sedang ke Bali. ke Bali itu apakah itu kongres atau apakah itu saya enggak ngerti," kata Alex saat mengikuti seleksi capim KPK di Gedung Lemhanas, Jakarta.
Berdasarkan pantauan di gedung KPK, terlihat seorang mengenakan baju hitam tiba di gedung KPK dikawal oleh dua orang pukul 14.20 WIB. Selepas turun dari mobil ia langsung masuk ke dalam gedung KPK. (OL-8)
Kurnia menjelaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi telah menjadi bagian dari visi politik Presiden Prabowo Subianto bahkan sebelum menjabat.
Penegakan hukum dalam perkara yang menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi perlu disertai bukti yang jelas terkait konflik kepentingan, suap, atau gratifikasi.
KPK menyatakan tengah mencari safe house atau rumah aman lain terkait dengan kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tengah mendalami laporan dugaan gratifikasi terkait penanganan tenaga kerja asing (TKA) ilegal asal Singapura berinisial TCL.
KPK meminta Ditjen Imigrasi memperpanjang penahanan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan eks Staf Khusus Isfan Abidal Aziz terkait dugaan korupsi pembagian kuota haji.
Mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari (RW), diduga menerima aliran dana melalui tiga perusahaan
MAHKAMAH Agung (MA) akan mengevaluasi sistem pengawasan hakim agar berjalan lebih efektif dan menegaskan tidak mentoleransi praktik korupsi di lingkungan peradilan.
Prabowo menyadari bahwa tindakan tegas dalam penegakan hukum seringkali menimbulkan ketidaksukaan dari pihak-pihak tertentu, terutama mereka yang terjerat kasus hukum.
Para pelaku korupsi tetap ingin memanfaatkan uangnya, tetapi pilihan mereka menjadi terbatas.
FILM Jembatan Shiratal Mustaqim produksi Dee Company yang akan tayang 9 Oktober 2025 menyoroti tentang hukuman bagi para pejabat korup di akhirat
KASUS perjalanan-penyelenggaraan haji 2023-2024 tentu saja menyentak kita semuanya.
Almas mengatakan Presiden Prabowo dalam berbagai pidato kenegaraannya kerap menggaungkan pemerintahan yang dipimpin akan sangat tegas memberantas korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved