Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PARA kader Gerakan Pemuda Ansor yang terpilih menjadi anggota DPR RI berkomitmen mempertahankan Pancasila, kebinekaan, toleransi, antiradikalisme, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Salah satu yang menyampaikan komitmen tersebut ialah Wakil Bendahara Umum GP Ansor, Luqman Hakim, yang terpilih sebagai salah satu anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Ia mengatakan, semua kader Ansor, terlepas apa pun partainya, selalu menjunjung tinggi semangat politik Islam ahlusshunah wal jamaah sebagaimana yang digariskan Nahdlatul Ulama (NU), di mana di dalamnya harus merawat kebinekaan, menjaga, toleransi dan mempertahankan NKRI.
"Di parlemen nanti, kami akan menjadi benteng dalam mempertahankan Pancasila, kebinekaan, antiradikalisme, dan bentuk final NKRI," ujarnya di Jakarta, Rabu (31/7).
Penegasan Luqman didasarkan pada analisis pengamat yang memprediksi masih akan munculnya anasir Islam radikal di Asia Tenggara, termasuk Indonesia pascakekalahan kelompok radikal Negara Islam (IS), serta dari sayap Islam radikal lain. Gerakan dari kelompok tersebut akan mengancam kebinekaan dan NKRI.
"Ini harus terus kita waspadai," tegas legislator terpilih dari
Dapil Jateng VI yang mengalahkan petahana anggota DPR RI PKB Abdul Kadir Karding ini.
Baca juga: Pembangunan Perikanan Mewujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia
Menurut CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali, Pemilihan Umum Legislatif 2019 mengantarkan tujuh kader Ansor menduduki kursi DPR RI melalui berbagai partai politik, termasuk Ketua Umum PP GP Ansor H Yaqut Cholil Qoumas.
Masih banyak lagi kader yang menduduki kursi DPRD provinsi maupun kabupaten/kota.
Banyaknya kader Ansor yang menang Pemilu, sebagian besar dengan suara signifikan mengalahkan petahana, menurutnya, karena hampir semua kader Ansor memiliki basis massa hingga akar rumput.
"Mereka membumi, memiliki relasi bagus dengan kader Ansor yang sampai tingkat kampung. Jadi, kalau Abdul Kadir Karding dikalahkan Luqman, itu hal yang lumrah," kata Hasanuddin.
Selain militansi dan jaringan, kekuatan kader Ansor, lanjutnya, juga tak lepas dari konsistensi Ansor dalam menjaga nilai keislaman moderat, menjaga kebinekaan, serta memproklamirkan sebagai salah satu organisasi benteng NKRI.
"Ketika isu ancaman kebinekaan dan NKRI mengemuka seperti saat Pemilu kemarin, kader Ansor memetik simpati dan dukungan," ujarnya.
Hasanuddin memprediksi, kader Ansor akan konsisten menjaga isu kebinekaan dan NKRI. Apalagi, hingga beberapa tahun ke depan, diperkirakan isu yang mengusik keberagaman dan toleransi masih akan mengemuka di Indonesia. (RO/OL-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
DPR siap mendukung komitmen Presiden Prabowo yang siap ‘menyikat’ tambang ilegal.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Berikut isi pidato Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Tahunan MPR RI.
Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.
Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.
Dalam surat DPR dengan perihal Seruan Mendesak untuk Tindakan Segera Guna Mengakhiri Bencana Kemanusiaan di Jalur Gaza mencakup enam poin desakan ke PBB.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved