Pengentasan Kemiskinan di Lampung Masih Rendah

Angka pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung hanya turun satu digit dari 14% menjadi 13%. Di Pulau Sumatera, Lampung masuk peringkat tiga dari bawah soal pengentasan kemiskinan. Apalagi di tingkat nasional, Lampung masih tertinggal jauh dari provinsi-provinsi lainnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menyampaikan hal ini usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Lampung, Senin (29/7/2019).

Menurut Junaidi, perlu langkah signifikan dan menyeluruh untuk menurunkan angka kemiskinan di Lampung. Pemerintah provinsi perlu menyusun peta jalan pemberdayaan masyarakat agar kemiskinan bisa terus ditekan.

"Kita ingin ada terobosan-terobosan tertentu, sehingga pengentasan kemiskinan jadi signifikan. Jangan lagi Provinsi Lampung jadi peringkat tiga terbawah di Sumatra. Banyak potensi yang belum digali. Harusnya ada road map yang dibuat pemerintah provinsi bagaimana mengentaskan kemiskinan," ulas legislator dapil Lampung I ini. 

Politisi PKS ini berharap, semua instansi di Lampung melakukan langkah sinergi mengentaskan kemiskinan. Angka kemiskinan terlihat dari kesempatan kerja dan daya beli masyarakatnya.

"Angka kemiskinan diperoleh dari kesempatan kerja dan peningkatan daya beli. Ketika meningkat daya belinya berarti kemiskinan makin terentaskan. Ketika kesempatan kerja lebih luas, banyak pengangguran jadi pekerja maka kemiskinan bisa teratasi," kilah Junaidi.

Sebelumnya, dalam pertemuan di Kantor Perwakilian Bank Indonesia Lampung, Pemda setempat menyebut sekitar 70% penduduk di Lampung tinggal di pedesaan dan angka kemiskinannnya justru ada di perkotaan.

Begitu juga tingkat pengangguran terbuka di perkotaan jauh lebih tinggi daripada perdesaan. Banyak potensi ekonomi Lampung yang bisa kembali diberdayakan. Selain komoditi pertanian ada pula potensi pariwisata yang semuanya bisa menyumbang pada penurunan angka kemiskinan di Lampung. (OL-09)