Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
PERTEMUAN Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7) pagi dinilai merupakan momentum untuk kemajuan Indonesia.
Pertemuan itu juga diyakini akan mengakhiri spiritualisasi rasa dendam yang telah meraksuk ke seluruh sendi kehidupan masyarakat yang sangat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Demikian dikatakan Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, KH Maman Imanulhaq, saat memberikan sambutan dalam acara syukuran rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo yang digelar Rumah Kerja Relawan (Rumker) Jokowi-Amin di Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu.
"Saya yakin pertemuan ini akan mengakhiri rasa saling benci, curiga, dan dendam yang memunculkan narasi tentang negeri yang sakit, kacau, kriminalisasi tokoh, dan lain-lain. Saya berharap semua pendukung kembali bersatu menguatkan persaudaraan sebangsa dan se-Tanah Air," tegas tokoh muda Nahdlatul Ulama ini.
Acara yang diisi pembacaan Surah Yasin, salawat dan santunan kepada anak yatim ini dihadiri para ulama, tokoh pendidikan, dan perempuan peduli bangsa.
Baca juga: Prabowo-Jokowi Bertemu, Golkar Jabar Syukuran
Tokoh masyarakat Madura yang juga Staf Khusus Keagamaan Gubernur Sumatra Selatan, KH Amiruddin Nahrowi, menyatakan rasa syukur atas pertemuan bersejarah dua tokoh yang berkontestasi di Pemilihan Umum Presiden 2019 tersebut.
"Kita merasa lega dengan pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo tadi pagi. Karena harus diakui Pilpres 2019 telah memicu keretakan hubungan sosial di masyarakat. Mari kita hentikan aksi bullying, blokir-memblokir akun medsos, fitnah dan ujaran kebencian. Saatnya kita gotong royong membangun Indonesia yang lebih maju dan bermutu," ujar Bendahara Lembaga Dakwah PBNU ini.
Beberapa tokoh yang hadir di antaranya KH Saeful Amin, Prof Dr Zulkifli, Prof Dr Suyitno, Dr Widodo, DR Yofi Kusmiyati, dan Husni Mubarok. Semua sepakat bahwa strategi politik selama Pilpres seperti populisme, politik identitas, dan sektarianisme harus dihentikan.
Di akhir acara, Maman Imanulhaq kembali menegaskan bahwa pertemuan Jokowi dan Prabowo di MRT lebak Bulus ini harus menjadi gerakan awal bagi rekonsiliasi nasional yang menyeluruh dengan menguatkan pendidikan politik yang menghargai perbedaan, mengoptimalkan literasi media agar tidak ada hoaks dan perundungan, meningkatkan kualitas pendidikan agama yang transformatif, rasional dan humanis, dan menyebarkan nilai kebangsaan melalui even kebudayaan dan keagamaan. (RO/OL-1)
GAYA komunikasi Prabowo Subianto selama momen Lebaran dinilai mencerminkan pendekatan yang setara atau egaliter.
KEPALA BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), fokus pada peningkatan SPPG
Pengamat menilai pemotongan gaji pejabat dan WFH hanya simbolik. Pemerintah diminta fokus pada efisiensi anggaran besar seperti birokrasi dan proyek non-prioritas.
Presiden Prabowo Subianto manfaatkan momen Idul Fitri untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan sejumlah negara muslim.
PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Gaza, Palestina saat meningkatnya konflik Timur Tengah Iran, Amerika Serikat, iran, dan israel
PRESIDEN Prabowo Subianto membuka kemungkinan penggunaan energi nuklir sebagai pembangkit listrik di Indonesia, meski menekankan keputusan akhir tetap bergantung pada kajian para ahli.
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved