Kemendagri Masih Evaluasi Perpanjangan Izin FPI

KEPALA Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar Baharuddin menegaskan pihaknya masih melakukan evaluasi izin perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI).

"Hingga saat ini Kemendagri masih melakukan evaluasi," ujar Bahtiar di Jakarta, Rabu (10/7).

Atas dasar itu, Bahtiar menepis isu yang berkembang di media sosial, soal Kemendagri menolak izin perpanjangan FPI. Ia memastikan konten-konten di media sosial tersebut merupakan berita bohong atau hoaks.

"Soal berita yang tengah viral di Instagram, Youtube maupun media sosial yang menyebutkan Kemendagri tolak perpanjangan izin FPI itu tidak benar alias hoaks," tukas Bahtiar.

Beberapa waktu lalu, Kemendagri menyebut syarat administrasi perpanjangan FPI sebagai ormas belum lengkap. Hal ini terungkap saat Kemendagri melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas yang diajukan FPI.

“Masih ada tanda tangan yang kurang dalam berkas dokumen yang diajukan FPI,” ungkap Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo di Jakarta, Jumat (5/7).

Soedarmo melanjutkan FPI belum melengkapi 20 persyaratan dokumen yang diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017. Salah satu dokumen yang belum lengkap ialah belum adanya rekomendasi dari Kementerian Agama.

Sebagaimana diketahui, izin ormas FPI terdaftar dengan Nomor SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Masa berlaku SKT FPI terhitung sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019.(OL-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Siti Retno Wulandari