Senin 08 Juli 2019, 18:35 WIB

Menkumham akan Susun Permohonan Amnesti Baiq Nuril

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Menkumham akan Susun Permohonan Amnesti Baiq Nuril

ANTARA
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly

 

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly mengatakan pihaknya akan menyusun pendapat hukum mengenai permohonan amnesti yang diajukan Baiq Nuril kepada Presiden Jokowi.

Yasonna mengatakan pihaknya akan menggelar diskusi terlebih dahulu bersama ahli hukum untuk menyusun pendapat hukum yang meyakinkan Presiden Jokowi sebagai pemberi amnesti.

"Kami akan menyusun pendapat hukum kepada Bapak Presiden tentang hal ini bahwa kemungkinan yang paling tepat adalah amnesti. Saya merasa perlu didukung oleh pakar-pakar hukum yang baik, nanti malam," kata Yasonna ketika ditemui di kantornya, Senin (8/7).

Yasonna menyebut pemberian amnesti merupakan wewenang langsung dari Presiden Jokowi. Namun, tidak ada salahnya jika pihaknya menyiapkan argumentasi agar Presiden Jokowi mengabulkan amnesti tersebut.

"Supaya rapi, argumentasi yuridisnya kita mau siapkan dengan baik, supaya kita siapkan dengan baik, karena ini kita menerapkan hukum progresif. Jadi kita lakukan ini dengan baik," ungkap Yasonna.

Baca juga: KY belum Terima Laporan Terkait Penolakan Putusan PK Baiq Nuril

Lebih lanjut, Yasonna menambahkan Presiden Jokowi telah memberikan perhatian yang serius terhadap kasus Baiq Nuril. Selain itu, ia mengatakan pihak lain yang memberikan pertimbangan pemberian amnesti, yakni DPR juga memberikan reaksi positif.

"Mensesneg dan Pak Presiden sudah memberikan perhatian yang serius. Tentu nanti Pak Presiden melalui Mensesneg meminta pertimbangan hukum ke Komisi III DPR. Saya mendapat informasi juga teman-teman DPR mendukung hal ini," tuturnya.

Seperti diketahui, hari ini, Baiq Nuril bertemu dengan Yasonna ditemani kuasa hukumnya Joko Jumadi dan politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Adapun dalam pertemuan tersebut membahas terkait permohonan amnesti yang akan diajukan oleh Baiq Nuril.

Baiq Nuril ialah staf tata usaha (TU) di SMAN 7 Mata­ram yang divonis 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta lantaran dianggap melanggar Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam putusan tingkat kasasi itu, Baiq dianggap bersalah karena menyebarkan percakapan asusila Kepala SMA 7 Mataram, Muslim.

Dia kemudian mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019. Namun, PK itu juga ditolak. Dengan ditolaknya permohonan PK itu, putusan kasasi MA yang menghukum dirinya dinyatakan tetap berlaku.(OL-5)

Baca Juga

MI/BAYU ANGGORO

Golkar Jawa Barat Bebaskan Airlangga Pilih Pasangan dalam Pilpres 2024

👤Bayu Anggoro 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 22:40 WIB
Sejumlah pihak mengusulkan Airlangga berpasangan dengan Anies Baswedan atau Ridwan...
DOK MI.

Sopir dan Ajudan Istri Ferdy Sambo Ditangkap Timsus Polri

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 18:35 WIB
Tim khusus Polri menangkap sopir dan ajudan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, terkait dengan kasus tewasnya Brigadir...
MI/Adam Dwi.

Ferdy Sambo Ditempatkan di Mako Brimob selama 30 Hari

👤Rahmatul Fajri 🕔Minggu 07 Agustus 2022, 16:20 WIB
Irjen Ferdy Sambo ditempatkan di tempat khusus di Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat, selama 30 hari ke...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya