Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Polri Jenderal Tito Karnavian berharap ada anggota Korps Bhayangkara yang lolos menjadi komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasalnya, kata dia, komisioner yang berasal dari Polri akan memberi nilai tambah sebab kerja sama dengan pihak kepolisian pun akan lebih mudah.
Ia juga berharap seleksi calon pimpinan KPK dapat berjalan sehat dan menghasilkan komisioner yang bagus.
Menurutnya, lebih dari 100 personel Polri yang sudah selesai menjalankan tugas di KPK dengan baik dan meletakkan fondasi bagi lembaga antirasuah tersebut.
“Tidak ada salahnya anggota Polri jadi komisioner KPK,” kata Kapolri seusai acara wisuda di Akademi Kepolisian, Semarang, kemarin.
KPK, lanjutnya, memiliki sejarah panjang bersama Polri. Ia menyebut Polri turut membesarkan KPK melalui para anggotanya yang ikut menjadi komisioner.
“Mulai dari Pak Taufiequrrachman, Pak Bibit Samad, sekarang Bu Basaria,” jelasnya.
Sebanyak 384 orang mendaftarkan diri sebagai capim KPK. “Sampai pukul 23.59 tadi malam (kemarin malam), batas akhir pendaftaran via e-mail, jumlah pendaftar mencapai 384 orang,” kata anggota Pansel Capim KPK, Hendardi, di Jakarta, kemarin.
Kemarin, Pansel KPK mulai melakukan seleksi administrasi dan hasilnya bakal diumumkan pada 11 Juli 2019. Setelah itu, kata Hendardi, pansel akan memasuki tahap meminta pendapat publik.
Peserta yang lolos tahap uji publik ini akan melaksanakan tes selanjutnya, yakni tahap wawancara. Proses tersebut diproyeksikan berlangsung September 2019. Setelah itu, pansel akan mengeliminasi peserta jadi tinggal 10 nama dan memberikannya kepada Presiden untuk disaring.
Di sisi lain, juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan lima calon pemimpin KPK dari unsur Kejaksaan Agung telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Febri mengatakan KPK menghargai komitmen pimpinan instansi dan kepatuhan pelaporan LHKPN ini meski tiga di antaranya melaporkan LHKPN setelah 31 Maret 2019.
Sementara itu, Pansel KPK diminta menyeleksi calon pimpinan yang punya latar belakang soal korupsi di sektor sumber daya alam (SDA). Juru bicara Germas Bersihkan Indonesia dari Walhi, Edo Rakhman, di Gedung KPK, Jakarta, kemarin, menyebut sektor SDA ialah sektor strategis yang rawan praktik korupsi.
“Peran KPK dalam meme-rangi korupsi sektor tersebut telah dibuktikan dengan peng-ungkapan sejumlah kasus besar,” ujar Edo. (Faj/Ant/X-4)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved