Wapres Minta Pimpinan KPK Bersih dan Berani

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengharapkan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 ialah tokoh-tokoh yang berani dan bersih.

"Tentu harapannya, (Presiden) memilih tokoh yang pertama bersih, kemudian kedua punya keberanian, punya pengetahuan tentang hukum. Jangan orang yang asal ambil, asal tangkap," kata JK seusai menerima Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

itu, kata JK, para calon pemimpin KPK merupakan tokoh yang dapat membawa upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Pendaftaran calon pimpinan KPK dibuka sejak 17 Juni dan berakhir kemarin pukul 16.00 WIB di Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Tercatat ada 348 orang mendaftar sebagai capim KPK. Jumlah itu belum termasuk pendaftaran yang dikirim melalui e-mail. "Pendaftaran sudah ditutup pukul 16.00, kecuali untuk yang melalui e-mail masih ditunggu sampai pukul 23.59 WIB," kata anggota Panitia Seleksi (Pansel) Capim KPK, Hendardi, kemarin.

Dia menjelaskan, dalam rapat pansel kemarin diputuskan waktu pendaftaran tidak diperpanjang. Seleksi administrasi dilakukan mulai Jumat (5/7). "Pengumuman hasil seleksi administrasi pada 11 Juli. Selanjutnya tahapan meminta masukan publik," jelasnya.

Dari 348 pendaftar, terdapat 3 komisioner KPK yang masih aktif menjabat. Selain komisioner, ada 13 pegawai aktif KPK lainnya.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Supradiono mendaftarkan diri sebagai capim KPK. "Saya akan menyoroti yang utama ialah politik kita agar politik ini berintegritas, murah, kemudian insentif kepada pejabat politik bagus, tinggi," katanya.

Kasus mangkrak
Perihal banyaknya kasus mangkrak di lembaga antirasuah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan hal itu karena sumber daya manusia yang dimiliki terbatas. "Soal resources saja itu, kasus itu tidak berhenti kalau cukup orang," kata Saut saat dihubungi, kemarin.

Meski banyak kasus yang belum tuntas, kata dia, pihaknya menyu-sun kasus yang dijadikan prioritas. "Paling tidak ada kategori yang prioritas, misalnya Century, BLBI, dan beberapa lagi yang lain."

Sebelumnya, ICW mendesak KPK segera menyelesaikan setidaknya 18 kasus yang urung selesai ditangani.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan pihaknya akan menyeleksi pendaftar dengan sejumlah kriteria. "Dia harus memiliki kombinasi kemampuan. Paham masalah keuangan negara, procurement, pengadaan, dan yang terpenting paham betul organisasi KPK.

Jadi, memahami manajerial organisasi," kata Yenti di Kementerian Setneg, Jakarta, kemarin.

Pegiat antikorupsi Abdul Fickar Hajar, tadi malam, mengatakan sosok pimpinan KPK mendatang ialah sosok yang berintegritas. "Petarung yang sudah selesai dengan dirinya sehingga imun dari intervensi."

Selain itu, kata dia, kriteria lainnya ialah mempunyai pengalaman dan menguasai teknis penegakan hukum pidana dan bersikap radikal dalam pemberantasan korupsi.

Terkait banyak kasus yang mangkrak, Fickar mengatakan penyebabnya sejumlah hal, di antaranya diduga kendala politis. Hal ini terjadi bagi yang telah ditetapkan tersangka, tapi belum juga disidangkan. "Jika tidak dilakukan (persidangan), sangat mungkin ada intervensi dari luar KPK, seperti kasus RJ Lino dan Emirsyah Satar." tukas pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Jakarta, ini. (Mir/X-4)