Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Badan Komunikasi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan bertemu Presiden terpilih Joko Widodo pada Juli 2019.
"Prabowo akan bertemu dengan Jokowi, insya Allah Juli ini. Dalam pertemuan itu, kita berharap seluruh polarisasi itu bisa turun, tensi bisa turun antara pendukung," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/7).
Dia mengatakan kedua tokoh tersebut merupakan sosok negarawan dan harus menunjukkan kepada seluruh masyarakat bahwa setelah kompetisi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, sudah saatnya bergandengan tangan bersatu kembali membangun bangsa.
Menurut dia, silaturahmi itu bukan diartikan sebagai politik dagang sapi namun bertujuan bergandengan tangan merajut kebersamaan sebagai anak bangsa.
"Jadi jadwal pertemuan akan diatur langsung oleh Prabowo dan Jokowi, kapan mereka bisa bertemu," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Isyaratkan Kementerian Baru
Andre mengatakan silaturahmi kedua tokoh itu diharapkan bisa menurunkan tensi dan polarisasi pendukung.
Menurut dia, Prabowo akan berbicara bahwa masih ada ratusan pendukungnya yang masih bermasalah secara hukum dan ditahan pihak Kepolisian.
Andre menjelaskan, Prabowo didatangi istri yang suaminya ditahan, suami yang istrinya ditahan, anak yang bapaknya ditahan, meminta Prabowo untuk melepaskan keluarga mereka.
"Ini tanggung jawab yang akan dilakukan Prabowo. Jadi. Pak Prabowo akan berjuang untuk membantu semaksimal mungkin para pendukungnya yang sedang ada bermasalah itu," katanya.
Dia meminta kepada seluruh relawan dan pendukung tidak perlu berprasangka negatif karena pertemuan itu benar-benar untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menyelamatkan ratusan pendukung. (OL-2)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Airlangga mengatakan dalam pelaksanaannya, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai persoalan berkaitan PLTD.
Oleh karena itu, Prabowo meyakini konsep pohon industri sebagai bagian dari kebijakan hilirisasi pemerintah perlu segera diberlakukan terhadap seluruh komoditas strategis.
Presiden menjelaskan kebutuhan untuk efisiensi itu melihat skor ICOR Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga.
Prabowo juga menyatakan negara tidak akan menolerir segala bentuk kekerasan terhadap warga negara, termasuk terhadap aktivis yang menyuarakan kritik.
Prabowo menyatakan penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina sekaligus mendorong solusi dua negara (two-state solution).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved