Jokowi Isyaratkan Kementerian Baru

Penulis: Dero Iqbal Mahendra Pada: Rabu, 03 Jul 2019, 06:30 WIB Politik dan Hukum
Jokowi Isyaratkan Kementerian Baru

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo.

WACANA penyusunan formasi kabinet menguar setelah Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden 2019-2024.

Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menolak seluruh gugatan perselisihan hasil Pemilu Presiden 2019 yang diajukan pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Presiden Joko Widodo mengisyaratkan pembentukan kementerian baru sesuai dengan kebutuhan dan tantangan baru perkembangan zaman pada kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Mungkin ada beberapa nomenklatur baru. Harus ada kementerian yang melihat kebutuhan. Ini baru saya kalkulasi. Misal, perlunya menteri ekspor, khusus ekspor. Menteri investasi atau menteri apa lagi. Menteri mengenai digital economy, misalnya. Ya, bisa saja berubah," kata Jokowi dalam wawancara khusus dengan Medcom.Id di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7).

Jokowi kembali menegaskan akan memberikan tempat buat anak muda dalam kabinet mendatang.

"Ke depan ini memang warna untuk yang muda-muda ini perlu diberi ruang. Bisa nanti menteri umur 25 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun. Kenapa tidak? Karena kita harus fleksibel, menyesuaikan perubahan-perubahan dunia sehingga, sekali lagi, kita butuh menteri-menteri yang energik, dinamis, inovatif, penuh kreativitas," jelasnya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembentukan kabinet Jokowi-Amin bisa mencontoh kabinet pemerintahan saat ini, yakni 60 (nonparpol):40 (parpol). JK mengungkapkan terdapat 15 menteri dari partai politik dan 19 menteri dari kalangan nonpartai.

Menurut JK, dukungan dari partai politik kepada pemerintah tidak hanya diberikan di parlemen, tetapi juga bekerja bersama di kabinet. Ia juga mengingatkan bahwa menteri yang berasal dari kader partai juga bukan berarti tidak profesional.

Jatah kabinet
Pembagian jatah menteri di kabinet, kata dia, yang berasal dari partai politik memiliki ukuran tertentu (lihat grafik). "Itu sesuai dengan perolehan kursi di DPR. Itu mencerminkan agar adil ya, karena harus ada ukurannya, kalau tidak ada ukurannya, nanti jadi susah pengambilan keputusannya gimana," ungkap mantan Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin itu di Kantor Wapres, Jakarta, kemarin.

Karena itu, kata dia, ia tidak akan begitu terkejut jika memang nantinya PDIP sebagai partai pemenang pemilu akan memiliki jumlah menteri yang lebih banyak di kabinet mendatang.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin, mengatakan pembahasan soal kabinet akan dilakukan Jokowi pada perte-ngahan Juli  Ia mengaku sudah mengusulkan setidaknya 10 nama calon menteri kepada Presiden Jokowi.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan partainya setuju jika kalangan anak muda masuk kabinet pemerintahan Jokowi-Amin. "Karena sejalan dengan visi-misi Jokowi di periode keduanya yaitu pembangunan sumber daya manusia," kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, kemarin.

Pengamat politik Adi Prayitno mengharapkan Presiden Jokowi lebih independen dan tanpa beban dalam menentukan calon-calon yang akan mengisi kursi menteri. Hal itu, kata dia, sesuai dengan hak istimewa yang dimiliki seorang presiden yakni hak prerogatif di tengah parpol yang menjadi pendukung Koalisi Indonesia Kerja. (Ant/X-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More