Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PERSIDANGAN sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg akan dibagi menjadi tiga panel. Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, sebagai pihak termohon pihaknya akan membagi tim untuk berada di masing-masing panel.
"Kami akan membagi tiga tim. Masing-masing tim akan berisi dua anggota KPU RI. Nanti yang hadir bisa berganti-gantian, kalau memang kursinya cukup, dua anggota KPU RI diberi kursi di situ," kata Arief di Gedung KPU RI, Menteng, Jakarta, Selasa (2/7).
KPU sendiri menunjuk lima firma hukum untuk menangani gugatan seluruh partai politik baik yang menggugat di tingkat DPRD dan DPR RI.
"Tergantung, kalau satu panel menyengketakan 2 partai misalnya, bisa saja 2 law firm (dari KPU). Merek dibagi tugasnya per partai," jelas Arief.
Adapun lima firma hukum yang ditunjuk KPU ialah AnP Law Firm. Mereka diminta untuk menghadapi Partai Golkar, PAN, PKPI, Partai Nangroe Aceh, dan Partai Berkarya.
Kemudian, ada HICON Law & Policy Strategic yang akan menghadapi PDIP, PKB, PBB, Partai Garuda, dan Partai Daerah Aceh.
Untuk menghadapi Partai Gerindra, PKS, Hanura, PSI, dan Partai Aceh, KPU menunjuk Abshar Kartabrata & Rekan.
Firma hukum lainnya ialah Nurhadi Sigit & Rekan untuk berhadapan dengan Partai Demokrat, Partai NasDem, PPP, Perindo, dan Partai SIRA.
Sementara untuk sengketa Pileg DPD, KPU menunjuk Master Hukum & Co.
Baca juga: KPU Kumpulkan KPUD Bahas Gugatan Sengketa Pileg 2019
Adapun satu panel terdiri dari tiga hakim sehingga terdapat 3 panel untuk menangani sengketa PHPU Pileg.
Menurut Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono, Panel 1, kata Fajar terdiri dari Hakim Anwar Usman, Enny Urbaningsih dan Arief Hidayat.
Selanjutnya, panel 2 terdiri dari Aswanto, Saldi Isra dan Manahan Sitompul, serta panel 3 terdir dari I Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahihuddin Adams.
Fajar juga menuturkan, bahwa hakim konstitusi tidak diperbolehkan mengadili gugatan yang berasal dari daerah asalnya untuk menghindari konflik. (A-4)
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Masa percobaan 10 tahun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan.
Dalam sidang MK, Pemerintah melalui ahli hukum laut menegaskan bahwa kewenangan Bakamla adalah untuk koordinasi patroli terintegrasi, bukan menggantikan peran penyidik
MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan tidak berwenang memeriksa aduan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Konstitusi Adies Kadir.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus frasa “langsung” dan “tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menuai kritik.
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) bersama jajaran hakim konstitusi memimpin sidang pengucapan putusan pengujian undang-undang (PUU) di Mahkamah Konstitusi.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Dijelaskan pula, persidangan pemeriksaan perkara akan tetap menggunakan mekanisme sidang panel.
Dalam menyikapi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang menjadi salah satu bagian dari hasil putusan MK perlu disikapi dan dilaksanakan dengan baik.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) telah menyelesaikan sidang Pengucapan Putusan terhadap 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU-Kada).
Dari total 314 permohonan terdapat 309 yang resmi teregistrasi sebagai perkara.
Pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved