Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Dewan Penasihat Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i mengatakan kader Gerindra di daerah cenderung ingin Gerindra tetap menjadi oposisi. Ia mengatakan mereka umumnya ingin agar tetap ada pihak oposisi untuk menjaga demokrasi.
"Ya, saya kira seperti itu. Bahwa kader partai Gerindra dan pemikir demokrasi pasti menginginkan Gerindra tetap pada oposisi," ujar Syafi'i di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (1/7).
Syafi'i mengatakan sejauh ini memang belum ada pembicaraan resmi di internal elite partai Gerindra terkait sikap politik pasca putusan MK. Mereka masih mencari waktu dan menunggu arahan Prabowo untuk segera melakukan pertemuan. Tidak hanya dengan jajaran elite partai, pertemuan juga akan dilakukan dengan melibatkan pakar-pakar politik dan kenegaraan lainnya.
"Saya kira tiap ada hal yang sangat penting Pak Prabowo tidak terbiasa mengambil keputusan sendiri. Pak Prabowo pasti meminta pendapat para pakar ahli dan akan memutuskan dalam pertemuan nasional internal partai," ujar Syafi'i.
Soal arah partai, Syafi'i juga mengatakan belum ada pembahasan terkait kursi menteri di kabinet dan pimpinan di parlemen. Ia mengatakan hal itu akan bisa dibahas setelah ada penetapan arah partai.
Namun, Syafi'i mengatakan besar kemungkinan Prabowo akan tetap memilih sebagai oposisi. Ia mengatakan menciptakan demokrasi yang seimbang selalu jadi tujuan Prabowo.
"Saya kira kita sepakat untuk membangun demokrasi yang sehat dan pak Prabowo sendiri adalah orang yang sangat demokratis. Dan menurut saya, demokrasi yang sehat itu harus ada check and balance. Yaitu selain partai pendukung, harus ada partai oposisi. Dan saya meyakini Gerindra akan tetap pada posisi sebagai oposisi," ujar Syafi'i.
baca juga: Pengamat: Kinerja Airlangga Kurang Puaskan Jokowi
Bila nanti telah ada keputusan pasti menjadi oposisi, Syafi'i mengatakan Gerindra membebaskan partai-partai koalisinya untuk memilih apakah akan ikut menjadi oposisi atau tidak.
"Kalau itu tentu hak dan kebijakan masing-masing, mungkin bisa ditanyakan pada PKS, PAN dan partai lain," ujar Syafi'i. (OL-3)
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Struktur kekuatan partai politik di Indonesia saat ini belum merata di seluruh wilayah.
partai politik yang terbukti melanggar prinsip-prinsip konstitusional, pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak langsung, berpotensi dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia menambahkan, pandangan tersebut juga muncul dari internal partai politik.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.
Syarat keanggotaan partai politik bagi calon legislatif merupakan bentuk ketidakadilan konstitusional.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, dari karir militer cemerlang, kiprah politik, hingga terpilih menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Warga menyampaikan bahwa mereka merasa sangat terbantu dengan kehadiran SPPG Terjun Medan Marelan dan Partai Gerindra.
Keberangkatan Mirwan bersama istrinya untuk menunaikan ibadah umrah memicu sorotan publik.
Simak profil lengkap Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8. Telusuri perjalanan karier militer, jejak politik, hingga visi Asta Cita untuk Indonesia Emas.
Dasco mengaku belum mengetahui apakah penolakan kader itu menjadi pertimbangan bagi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
FRAKSI Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menyatakan keberatan terhadap rencana pemotongan subsidi pangan murah sebesar Rp300 miliar dalam RAPBD DKI 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved