Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN Partai Demokrat Hinca Pandjaitan memastikan koalisi lima parpol di dalam Badan Pemengan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berakhir seiring putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Saya kira iya (berakhir). Jadi, saya harus jelaskan berkali-kali, koalisi lima partai politik ini dalam rangka mengusung pasangan calon presiden," kata Hinca ketika ditemui di Kertanegara, Jakarta, Jumat (28/6).
Hinca mengatakan koalisi yang dibangun adalah untuk mendukung Prabowo-Sandi dalam kontestasi Pilpres 2019. Sehingga, ketika kontestasi usai, Prabowo dan Sandiaga tidak lagi menjadi pasangan calon.
"Setelah diketuk oleh MK, tidak ada lagi calon presiden. Yang ada adalah presiden terpilih ada presiden tidak terpilih. Maka koalisi untuk pasangan calon presiden itu telah berakhir," ungkap Hinca.
Baca juga: Pascaputusan MK, KPU: Mari Awasi Janji Kampanye Paslon Terpilih
Ketika disinggung mengenai arah partainya seusai koalisi berakhir, Hinca enggan menjelaskan lebih lanjut apakah tetap bertahan sebagai oposisi atau merapat ke koalisi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Ia mengatakan sikap partai selanjutnya akan ditentukan dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, sama halnya ketika memutuskan mendukung Prabowo-Sandi.
"Ya, tunggu aja. Jadi kalau sudah selesai tentu kan kembali ke kedaulatan partai masing-masing. Nah, kembali dulu ke partai," kata Hinca. (X-15)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Meskipun kemarahan publik meningkat pasca kematian Alex Pretti di Minneapolis, Partai Demokrat menghadapi hambatan besar untuk membatasi pendanaan ICE.
WAKIL Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan politik harus bisa bermanfaat untuk rakyat.
Aktivis hingga influencer menyampaikan 17+8 tuntutan usai aksi unjuk rasa beberapa hari terakhir ini.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved