Kamis 27 Juni 2019, 15:26 WIB

Dugaan Intimidasi Berbaju Putih, MK: Dalil tidak Relevan

Faisal Abdalla, Fachri Audhia Hafiez, Kautsar Widya Prabowo | Politik dan Hukum
Dugaan Intimidasi Berbaju Putih, MK: Dalil tidak Relevan

MI/Pius Erlangga
Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah), Arief Hidayat (kanan) dan I Gede Dewa Palguna (kiri) bertanya kepada ahli KPU

 

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tak menemukan fakta adanya intimidasi dari ajakan berbaju putih pada hari pencoblosan, Rabu, 17 April 2019. Hal tersebut diketahui dari proses persidangan yang tidak menunjukkan bukti adanya intimidasi dari ajakan tersebut.

Hakim MK Arief Hidayat yang membacakan hal tersebut juga menyebut dalil yang disampaikan pemohon pasangan calon presidan dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tak relevan. Pasalnya, dalil itu tak terbukti selama persidangan.

"Dalil tidak relevan," jelas Arief di dalam ruang sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Kamis (27/6).

Sebelumnya, kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjajanto, mendalilkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo melanggar asas kerahasiaan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Indikasinya, ajakan Jokowi kepada masyarakat memakai baju putih saat datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
 
"Menuliskan pesan untuk ramai-ramai memakai baju putih pada saat datang ke TPS 17 April ajakan dari kontestan pemilu demikian bukan hanya berbahaya menimbulkan pembelahan tapi juga nyata-nyata telah melanggar asas rahasia dalam pilpres," kata Bambang dalam sidang di MK, Jumat (14/6).

Baca juga: PAN Akan Sampaikan Sikap Politik Pascaputusan MK
 
Ajakan Jokowi itu, menurut Bambang, adalah pelanggaran sesuai Pasal 22E Undang-Undang dasar (UUD) 1945.

"Karena boleh jadi menimbulkan tekanan psikologis dan intimidatif yang tidak memilih paslon (pasangan calon) 01 dan karenanya tidak berkenaan memakai baju putih meskipun baru merupakan ajakan," ungkapnya.
 
Seruan Jokowi, lanjut dia, menguatkan indikasi terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur, sistematiis dan masif (TSM) seperti yang didalilkan dalam gugatan kubu Prabowo. Terstruktur dalam artian instruksi dikeluarkan oleh Jokowi sebagai petahana yang menjabat struktur tertinggi di dalam pemerintahan.
 
"Bersifat sistematis karena matang direncanakan baju putih ke TPS dan dilaksanakan pada 17 April dan masif dijelaskan seluruh wilayah Indonesia yang mempengaruhi psikologis pemilih," pungkasnya.(medcom.id/OL-5)
 

Baca Juga

Antara

Lemkapi: Program Presisi Listyo Cocok dengan Kondisi Indonesia

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:40 WIB
Edi pun meminta kepada calon Kapolri agar memperkuat peranan Polsek agar dapat diandalkan menjadi ujung tombak dalam pelayanan kepada...
Antara

KPK Kembangkan Suap Bansos yang Jerat Juliari

👤Ant 🕔Rabu 20 Januari 2021, 23:17 WIB
"Kita cari karena di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH, dan lain-lain," kata Deputi Penindakan dan...
Antara

KPK Bentuk Satgas Pemburu Buronan

👤Ant 🕔Rabu 20 Januari 2021, 21:25 WIB
Pembentukan satgas khusus, lanjut dia, bertujuan agar perburuan para DPO tersebut lebih efektif tanpa terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya