Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menduga ada kelompok yang tidak menerima terwujudnya rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Meski demikian proses rekonsiliasi kedua tokoh itu masih dilakukan.
Moeldoko mengatakan kelompok ini tetap ngotot ingin turun ke jalan saat sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini. Padahal, Prabowo dan Jokowi telah menyerukan ke pendukungnya untuk tidak turun ke jalan. "Masih memaksakan diri untuk turun ke jalan. Saya ingin menekankan bahwa masyarakat kita sangat menginginkan suasana ini berjalan baik-baik saja," jelasnya.
Menurutnya, kelompok tersebut memang memiliki agenda dan kepentingan lain. Dia mengaku sudah memetakan kelompok tersebut. Dia hanya memastikan bahwa kelompok ini akan berhadapan dengan hukum jika melakukan pelanggaran.
"Ini kan negara demokrasi yang mengedepankan hukum sebagai panglima. Siapa pun yang tidak patuh, ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu," kata dia.
Soal rekonsiliasi ini, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Sandiaga Uno sudah ditugaskan Prabowo Subianto untuk bertemu dengan parpol koalisi terkait langkah yang akan diambil selanjutnya setelah MK memutuskan sengketa hasil pilpres.
Sandiaga ditugaskan untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu, lantaran Prabowo saat ini tengah berada di Jerman. "Langkah kita kalau kita dimenangkan oleh MK atau langkah kemudian sebaliknya," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, kemarin.
Dahnil mengatakan sebelumnya Sandiaga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Suryo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri untuk membahas perihal langkah koalisi selanjutnya.
Dahnil mengatakan nantinya Prabowo dan Sandiaga akan meminta pendapat dari setiap partai untuk bicara arah koalisi ke depannya. Prabowo, kata ia, akan mengambil sikap berdasarkan kesepakatan parpol koalisi.
"Pak Prabowo dan Bang Sandi akan ambil keputusan bersama-sama. Seperti yang diketahui kan Pak Prabowo tidak ada rekam jejak mengkhianati teman koalisi. Yang ada justru sebaliknya. Yang jelas apakah nanti Pak Prabowo akan menang diumumkan MK atau sebaliknya, Pak Prabowo akan bicara dengan teman koalisi lainnya.''
Kepercayaan pasar
Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan dampak pergerakan harga saham telah terjadi setelah pengumuman hasil perhitungan KPU.
Namun, keputusan MK besok akan semakin mempertegas kepastian pasar. "Saya kira berdampak cukup signifikan ya. Menambah confident pasar," kata Piter.
Piter menjelaskan sebenarnya pelaku pasar sudah menebak hasil pengumuman putusan MK hari ini. Oleh karena itu, Piter memprediksi laju indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah akan semakin menguat. (P-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Perkara ini bermula dari hubungan kerja sama bisnis di bidang pemasaran asuransi. Pada 6 Agustus 2018,
Fickar menambahkan bahwa tindakan oknum aparat yang sewenang-wenang dapat merusak citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Barat, Iptu Rangga, menegaskan bahwa perkara ini bukan konflik antara perusahaan dan masyarakat,
Konflik kedua negara kembali memanas akibat perselisihan batas yang sudah berlangsung turun-temurun sejak era kolonial Prancis.
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mempercepat penegasan batas desa
Proyek pembangunan berskala besar tentu membawa peluang ekonomi signifikan. Namun, di sisi lain, kompleksitas proyek lintas negara ini juga membuka potensi terjadinya sengketa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved