Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEPALA Staf Kepresidenan Moeldoko menduga ada kelompok yang tidak menerima terwujudnya rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Meski demikian proses rekonsiliasi kedua tokoh itu masih dilakukan.
Moeldoko mengatakan kelompok ini tetap ngotot ingin turun ke jalan saat sidang putusan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini. Padahal, Prabowo dan Jokowi telah menyerukan ke pendukungnya untuk tidak turun ke jalan. "Masih memaksakan diri untuk turun ke jalan. Saya ingin menekankan bahwa masyarakat kita sangat menginginkan suasana ini berjalan baik-baik saja," jelasnya.
Menurutnya, kelompok tersebut memang memiliki agenda dan kepentingan lain. Dia mengaku sudah memetakan kelompok tersebut. Dia hanya memastikan bahwa kelompok ini akan berhadapan dengan hukum jika melakukan pelanggaran.
"Ini kan negara demokrasi yang mengedepankan hukum sebagai panglima. Siapa pun yang tidak patuh, ya pasti akan berhadapan dengan hukum, kan begitu," kata dia.
Soal rekonsiliasi ini, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Sandiaga Uno sudah ditugaskan Prabowo Subianto untuk bertemu dengan parpol koalisi terkait langkah yang akan diambil selanjutnya setelah MK memutuskan sengketa hasil pilpres.
Sandiaga ditugaskan untuk melakukan komunikasi terlebih dahulu, lantaran Prabowo saat ini tengah berada di Jerman. "Langkah kita kalau kita dimenangkan oleh MK atau langkah kemudian sebaliknya," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, kemarin.
Dahnil mengatakan sebelumnya Sandiaga telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Suryo Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al Jufri untuk membahas perihal langkah koalisi selanjutnya.
Dahnil mengatakan nantinya Prabowo dan Sandiaga akan meminta pendapat dari setiap partai untuk bicara arah koalisi ke depannya. Prabowo, kata ia, akan mengambil sikap berdasarkan kesepakatan parpol koalisi.
"Pak Prabowo dan Bang Sandi akan ambil keputusan bersama-sama. Seperti yang diketahui kan Pak Prabowo tidak ada rekam jejak mengkhianati teman koalisi. Yang ada justru sebaliknya. Yang jelas apakah nanti Pak Prabowo akan menang diumumkan MK atau sebaliknya, Pak Prabowo akan bicara dengan teman koalisi lainnya.''
Kepercayaan pasar
Di sisi lain, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan dampak pergerakan harga saham telah terjadi setelah pengumuman hasil perhitungan KPU.
Namun, keputusan MK besok akan semakin mempertegas kepastian pasar. "Saya kira berdampak cukup signifikan ya. Menambah confident pasar," kata Piter.
Piter menjelaskan sebenarnya pelaku pasar sudah menebak hasil pengumuman putusan MK hari ini. Oleh karena itu, Piter memprediksi laju indeks harga saham gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah akan semakin menguat. (P-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.
Terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur yang tak bersengketa di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tak mengajukan sengketa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved