TNI-Polri Jamin Sidang MK Aman

POLRI dan TNI memastikan vonis perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi berlangsung aman dan lancar. Sebanyak 47.000 personel polisi dan TNI disiapkan untuk mengamankan gedung MK, gedung Bawaslu, dan gedung KPU.

"Tentunya dengan adanya kegiatan tersebut (putusan MK), pihak kepolisan dibantu TNI melakukan pengamanan  secara penuh agar sidang berjalan aman dan lancar di sana," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kepolisian tidak memberikan izin aksi massa bertema Halalbihalal Akbar 212 di kawasan Gedung MK. "Kita sudah sampaikan untuk Halalbihalal sebaiknya dilaksanakan di gedung, di rumah, atau di tempat yang lebih baguslah, jangan di jalan raya," kata Argo.

Menko Polhukam Wiranto menegaskan tidak ada izin untuk melakukan demonstrasi di sekitar MK karena dapat mengganggu kepentingan nasional. "Kalau ada demonstrasi berarti tidak ada izin. Kalau tidak ada izin, polisi berhak membubarkan," tandasnya.

Apabila demonstrasi tetap dilakukan, kata dia, kepolisian dapat membubarkan karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. "Ini semua ada di undang-undang, bukan polisi mengarang sendiri, itu saja yang sederhana. Kita tunggu saja."

Teridentifikasi
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengungkapkan sekitar 2.500 hingga 3.000 orang akan menggelar aksi saat sidang peng-ucapan putusan sengketa Pilpres 2019 oleh MK, hari ini. "Informasi besok (hari ini) akan ada sekitar 2.500 sampai 3.000 orang yang akan bergerak," katanya.

Massa tersebut telah teridentifikasi berasal dari sejumlah kelompok masyarakat yang bergerak menuju arah Jakarta. Bahkan, ia mengungkapkan adanya keterlibatan jaringan terorisme yang ikut 'bermain' memperkeruh suasana saat berlangsungnya sidang putusan di MK. "Ada jaringan teroris ikut main-main. Sudah kami petakan."

Oleh karena itu, Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi situasi saat putusan MK, sebab Polri dan TNI telah menyiagakan personel di lokasi-lokasi rawan.

Lebih lanjut, Moeldoko mengatakan sejumlah pihak yang terlibat dalam gerakan aksi tersebut dipastikan tidak menghendaki terjadinya rekonsiliasi dalam sengketa pilpres. "Saat ini sedang berjalan upaya rekonsiliasi. Tapi, kita juga sudah mengenali adanya kelompok-kelompok yang tidak menghendaki adanya rekonsiliasi," paparnya.

Sementara itu, koordinator Humas Persaudaraan Alumni 212, Novel Chaidir Hasan Bamu'min, mengaku akan terus melakukan aksi ke MK. "Sebetulnya aksi sudah dari tanggal 14 Juni. Kami tetap turun ke jalan," katanya.
Persaudaraan Alumni (PA) 212, kemarin menggelar aksi di sekitar Patung Kuda Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. "Kita menuntut keadilan agar mendiskualifikasi paslon yang diduga curang TSM dalam pilpres," ujar Novel. (P-3)