Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEPOLISIAN mengerahkan 47 ribu personel untuk mengamankan tiga gedung lembaga di antaranya Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pengamanan dilakukan menjelang keputusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) tahun 2019 pada Kamis (27/6).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, besok, Kamis (27/6), akan dilaksanakan pengumuman atau putusan sengketa pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Tentunya dengan adanya kegiatan tersebut dari MK pihak kepolisan dibantu TNI melakukan pengamanan di sana," kata Kombes Argo Yuwono di Polda Metro Jaya (PMJ), Rabu (26/6).
"Tentunya ada beberapa personel kita siapkan untuk melakukan pengamanan. keseluruhan 47.000 personel untuk pengamanan," imbuhnya.
Baca juga: Polisi Turunkan 1.290 Personel Jelang Putusan MK
Selain di MK, pengamanan juga dilakukan di gedung Bawaslu dan gedung KPU.
"Ada juga kita amankan di Bawaslu, KPU ada di sana. Khusus di MK ada sekitar 13.000 personel TNI dan Polri siap mengamankan jalannya sidang tersebut," ujar Kombes Argo Yuwono.
Selain pengaman terhadap tiga gedung tersebut, pengamanan juga diberikan kepada perorangan termasuk hakim hingga keluarga hakim.
"Pengamanan itu digunakan untuk pengamanan orang yang misalnya perangkat hakim kemudian juga keluarganya maupun karyawannya dan kemudian juga termohon pemohon kita lakukan pengamanan di gedung MK tersebut," jelas Kombes Argo Yuwono. (OL-2)
Iffa Rosita menegaskan pentingnya implementasi pedoman ini sebagai bentuk komitmen kelembagaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.
Saat ini fokus menyusun dokumen brief policy yang akan memuat sejumlah poin evaluasi dan catatan penting dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pilkada sebelumnya.
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Netralitas ASN merupakan salah satu isu krusial yang harus ditangani dengan penuh komitmen dan kokohnya peran Kemendagri dalam menangani permasalahan tersebut.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera memperbaharui dinamika perubahan data pemilih pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan jadwal pemilu nasional dan pemilu daerah.
KPU Mochammad Afifuddin mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan untuk memisahkan pemilu tingkat nasional dan lokal mulai 2029.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved