Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SIDANG kelima sengketa perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa pilpres) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (21/6) menjadi ajang reuni kecil alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Cerita dimulai ketika kuasa hukum Prabowo-Sandiaga, Luthfi Yazid, mengenang kedekatannya dengan ahli dari Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Heru Widodo, yang merupakan teman kosnya saat kuliah di FH UGM. ''Heru ini ialah teman kos saya. Yang Mulia, dia dari samping kamar saya,'' ujar Luthfi.
Ketika kuasa hukum 01, Denny Indra-yana, bertanya terkait kewenangan MK, Heru yang merupakan lulusan hukum UGM tahun 1995 itu justru menanggapi dengan cerita kenangannya bersama Luthfi.
''Mas Luthfi ini orang yang sempat merusak kebahagiaan saya ketika saya baru diterima di Fakultas Hukum UGM. Dia bertanya kenapa kamu masuk UGM fakultas hukum? Itu yang paling sedih,'' kenang Heru.
Ia menambahkan, tapi dia (Luthfi) juga orang yang paling membuat saya bahagia ketika mengajari menulis di media ketika masih kuliah. ''Itu sangat membantu di akhir-akhir bulan ketika jatah kita sudah habis bisa dibantu oleh honor (menulis).''
Tidak hanya sampai di situ, hakim Saldi Isra turut menyebut nama-nama ahli dan kuasa hukum yang merupakan dari Bulaksumur, tempat kampus UGM bernaung. Ada Edward 'Eddy' Omar Sharif Hiariej, Denny Indrayana, Iwan Satriawan, Heru Widodo, Luthfi Yazid. ''Induknya yang mengajari lima orang ini Prof Yazid,'' kata Saldi sembari setengah bercanda.
Pada kesempatan yang sama, hakim Saldi juga sempat bertanya kepada Eddy mengenai pembuktian scientific evidence. Eddy justru membahas almamater hakim Saldi yang juga merupakan alumni FH UGM untuk program doktor.
"Jadi ini pertarungan para alumnus UGM, di dalam (ruang sidang) ini saja mereka bertengkar, tapi di luar nanti akur-akur lagi," ujar Saldi.
Keberadaan alumni UGM juga sempat disinggung oleh Ketua MK Anwar Usman. ''Kami kan juga alumni. Waduh, sedih saya. Prof Saldi juga alumni, tapi sudah dihitung tadi. Belum termasuk saya sama Pak Wakil (Aswanto). Prof Eddy lupa tadi,'' ucap Anwar Usman dengan nada bercanda.
Hakim MK yang merupakan alumni FH UGM tidak hanya hakim Saldi, hakim Anwar, dan hakim Aswanto karena Saldi juga mengungkapkan bahwa hakim Enny juga berasal dari almamater yang sama. (Uta/Faj/Mir/Ant/P-1)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Burhanuddin Muhtadi mengaku diserang akun yang menuduh dirinya sebagai dalang quick count palsu yang ditayangkan di televisi dan menerima bayaran Rp450 miliar.
Pengalaman nyoblos di Los Angeles kali ini, sangat menarik karena di KJRI-LA juga diadakan hiburan seperti live music dan kita juga bisa membeli makanan-makanan khas Indonesia.
Gerak-gerik pelaku dalam video rekaman yang beredar di media sosial juga dinilai amat tenang. Padahal, pelaku telah ketahuan sedang mencoblos surat suara salah satu pasangan calon.
Pemerintah Provinsi Aceh akan mengajukan surat keberatan resmi kepada Mendagri Tito Karnavian.
Pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan polemik ini secara damai dan berkeadilan.
Diterima atau tidaknya sebuah sengketa hasil PSU Pilkada 2024 harusnya ditentukan oleh MK sendiri.
Dugaan praktik politik uang dan ketidaknetralan penyelenggara yang kembali terlihat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada.
Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.
Terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur yang tak bersengketa di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tak mengajukan sengketa.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved