Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
ANGGOTA tim panitia seleksi (Pansel) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji menjelaskan pihaknya membuka pendaftaran seluas mungkin kepada semua pihak yang berminat untuk mengikuti seleksi selama memenuhi kriteria yang disyaratkan.
Oleh sebab itu pansel tidak melihat persoalan terkait adanya seleksi internal dari institusi kepolisian, sebab yang terpenting bagi pansel adalah seleksi bagi yang sudah mendaftarkan kepada pansel.
"Pansel tidak melihat masalah, sapapun bisa mengajukan pencalonan Capim sepanjang memenuhi syarat formal dan substansial," tutur Indriyanto saat dihubungi Kamis (20/6).
Baca juga: Peneliti ICW Beberkan Potret Buruk Wakil Kepolisian di KPK
Mantan pimpinan KPK tersebut menjelaskan hingga saat ini pihak Pansel sudah melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk menjaring calon calon potensial yang ada. Khususnya para calon yang memiliki integritas dan semangat dalam pemberantasan korupsi.
Selama sosialisasi tersebut Pansel menjelaskan seleksi yang akan dilaksanakan oleh pansel akan bersifat transparan disetiap tahapan. Mulai dari tingkat administrasi, kompetisi, psikotest dan profile assesment bahkan wawancara.
"Pansel bersikap objektif dan independen tidak ada seleksi yang bertujuan subjektif maupun non konstruktif dengan cara tertentu. Misalnya menghadang calon, prinsipnya siapa yang terbaik tentu memiliki hak," pungkas Indriyanto. (OL-1)
Berdasarkan komposisi pimpinan KPK 2024-2029 yang terdiri dari unsur kepolisian, jaksa, hakim, dan auditor BPK akan berpengaruh pada independensi KPK.
SETYO Budiyanto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara yang dilakukan Komisi III DPR RI. Ia memiliki kekayaan senilai Rp9,6 miliar.
Pada Senin, 18 November, Setyo memaparkan visi misi dan pemikirannya soal lembaga antirasuah pada uji kelayakan dan kepatutan Capim dan Calon Dewas KPK yang digelar Komisi III DPR RI
KOMISARIS Jenderal Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029
Guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tidak dihapus.
Komisi III DPR memutuskan mekanisme pemilihan voting saat menggelar rapat pleno penetapan calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (dewas) KPK.
Menurut dia, langkah itu untuk membantu Dewan Pengawas (Dewas) terhindar dari anggapan tertentu. Misalnya, dianggap melindungi terduga pelanggar etik.
Yusril menjelaskan, Prabowo tidak mengintervensi nama-nama capim KPK yang sudah diberikan Presiden RI Ketujuh Joko Widodo (Jokowi) ke DPR
Feri berharap Presiden Prabowo dapat menyeleksi capim KPK atas dasar kebutuhan pemberantasan korupsi bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu.
Proses seleksi pansel untuk melahirkan capim dan dewas KPK adalah hal yang sangat krusial dan penting bagi penegakan tindak pidana korupsi ke depan.
DPR belum mengagendakan pembahasan soal calon presiden (capim) dan calon Dewan Pengawas (cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Yusril Ihza Mahendra mengatakan akan mengkaji status hukum panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan (capim) dan dewan pengawas (dewas) KPK yang dibentuk era Presiden Joko Widodo.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved