Headline
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih akan mengagendakan pemeriksaan kepada sejumlah Rektor Universitas Islam Negeri terkait kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama atas tersangka Romahurmuziy (Romi) hingga beberapa waktu ke depan.
"Kami akan lakukan dalam rentang waktu 2-3 hari ini jadi hari ini kami mulai melakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi, 7 orang saksi ini kapasitasnya lebih pada calon rektor yang pernah mengikuti proses seleksi di kampus masing-masing," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/6).
Baca juga: KPK: Napi Koruptor 'High Profile' akan Dipindah ke Nusa Kambangan
Pemanggilan akademisi di lingkungan Kemenag itu, kata Febri, bertujuan untuk mendalami soal seleksi yang terjadi selama ini. Selain itu, penyidik KPK juga perlu mengklarifikasi ada atau tidaknya keterlibatan Romi dalam proses seleksi itu.
Menyoal dengan peranan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin dalam seleksi Rektor UIN, Febri mengungkapkan penyidik tengah mempelajari informasi tersebut.
"Nanti kami akan juga pelajari dalam proses seleksi Rektor ini apakah hal yang sama terjadi atau mekanismenya berbeda dengan mekanisme yang ada di Kanwil. Karena itu detailnya dalam materi penyidikan, jadi belum bisa kami sampaikan," tandasnya. (OL-1)
KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dua pekan lal terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus.
KPK kembali mengeklaim memperoleh informasi terbaru soal keberadaan Harun Masiku.
KPK mencatat telah menerima 2.273 laporan dugaan tindak pidana korupsi sepanjang Januari hingga Juni 2025. Laporan terbanyak berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang.
KPK mengakui masih memiliki lima buronan yang hingga kini belum tertangkap. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut hal itu sebagai utang lembaga kepada masyarakat. Ini daftarnya
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
Dana yang besar dapat memengaruhi berbagai aspek dalam partai, seperti proses pencalonan, kampanye, dan bahkan pembentukan koalisi dalam pemilu mendatang.
PPP akan sulit untuk kembali melenggang ke Parlemen Senayan pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang apabila tidak dipimpin oleh sosok yang tidak kuat dan tidak memberikan pengaruh.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved