Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
-
Kumpulan Berita DPR RI
- Home
-
News
-
Gaya
-
Views
-
Visual
- Kuliner
- Jelita
- Jabar
- Forum Mahasiswa
- LIMA
-
Lainnya
NEWSTICKER
TKN Nilai Permintaan BPN Soal Perlindungan Saksi Berlebihan
17/6/2019 19:10
TIM Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin menilai manuver tim kuasa hukum Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi meminta perlindungan saksi ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan permintaan yang berlebihan.
Anggota kuasa hukum TKN Jokowi-Amin, Taufik Basari (Tobas), mengungkapkan BPN berupaya membentuk opini publik seolah-olah saksi mereka mendapatkan ancaman dari tim Jokowi-Amin.
"Seolah ada ancaman dan ketakutan dalam proses ini, padahal biasa saja. Tapi mungkin karena bahanya juga biasa, jadi dibuatlah kehebohan tertentu," tutur Tobas.
Baca juga: Framing Politik Teror 02 karena tak Mampu Hadirkan Saksi
Pihaknya meminta BPN menghentikan narasi-narasi yang sifatnya tidak membangun. Seperti yang sudah terjadi sebelumnya, narasi-narasi BPN terkait ancaman maupun penindasan selalu berakhir antiklimaks.
"Jadi lebih baik kita menyarankan kepada 02 fokus aja pada masalah persidangan bukti dan fakta, ketimbang membuat sandiwara untuk membuat heboh yang hanya gimick-gimick politik yang sebenarnya tidak perlu dalam perselisihan ini," tukasnya.(OL-5)
Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan
dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya
-
![Mantan Ketua KPU RI Arief Budiman.]()
Arief Budiman Diperiksa KPK Terkait Kasus Hasto
15/1/2025 11:03KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
-
![PASANGAN GANJAR-MAHFUD MENDAFTAR KE KPU, KAMIS (19/10).]()
Daftar Cawapres, Mahfud Pakai Baju yang Disiapkan Lima Tahun Lalu
19/10/2023 13:55Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
-
![KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.]()
KPID: Banyak Pihak yang Curi Start Kampanye
31/7/2023 11:30KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
-
![Presiden Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Menteri BUMN Erick Thohir bersiap mengunjungi Jawa Timur.]()
Pendukung Jokowi 2019 Disebut Beralih ke Prabowo
26/7/2023 19:04PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
-
![Sumber: KPU/Litbang MI/ Grafis: CAKSONO]()
Upaya KPU Cegah Korban Jiwa Petugas Pemilu 2024
05/5/2023 05:55Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
-
![Gubernur Jateng Ganjar Pranowo]()
Ganjar Batal Capres, Joman Dukung Prabowo
12/3/2023 23:15"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
-
![Ilustrasi]()
Putusan MK Tentang Pemilu Dinilai Timbulkan Dilema Konstitusional
18/7/2025 21:17Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.
-
![Ilustrasi: Ketua majelis hakim Saldi Isra (tengah) didampingi hakim konstitusi Arsul Sani (kanan) dan Ridwan Mansyur memimpin sidang]()
Gugatan UU Kementerian soal Rangkap Jabatan tidak Diterima MK
17/7/2025 15:28MK menyatakan tidak menerima permohonan pengujian materiil UU Kementerian Negara yang mempersoalkan rangkap jabatan wakil menteri
-
![Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (tengah) didampingi dua Wakil Menteri Ribka Haluk (kiri) dan Bima Arya]()
Mendagri Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu
16/7/2025 17:05Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
-
![Gedung Mahkamah Konstitusi]()
Sidang Gugatan UU BUMN, Ahli HTN: Proses Revisi Terlalu Cepat Tidak
16/7/2025 15:58Menurutnya, pelibatan publik dalam pembahasan undang-undang merupakan tanggung jawab DPR dan pemerintah, karena merupakan hak dari publik.
-
![Ilustrasi: Ruang sidang Mahkamah Konstitusi]()
UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Permasalahkan 30 Wamen Rangkap Jabatan
16/7/2025 15:37Terdapat 30 wamen yang saat ini merangkap jabatan menjadi komisaris di BUMN.
-
![Gedung Mahkamah Konstitusi]()
Sidang Gugatan UU Kejaksaan, Ahli dari MA Soroti Potensi Impunitas Jaksa
15/7/2025 20:53Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA, Rizkiansyah Panca Yunior Utomo menyoroti sejumlah ketentuan dalam UU Kejaksaan yang dinilai menimbulkan polemik, salah satunya Pasal 8 ayat (5).
Opini
-
![Yosua Noak Douw]()
Agama Abrahamik dan Panggilan Kebangsaan
19/7/2025 11:16 -
![Hubungan Tiongkok-ASEAN, antara Kemitraan Strategis dan Tantangan Global]()
-
![Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi]()
Mengembalikan Integritas Perguruan Tinggi
17/7/2025 05:00
Kolom Pakar
-
![Manajemen Pemerintahan Gotong Royong]()
Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00 -
![Volatilitas Industri Energi Hijau]()
Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00 -
![MK dan Desain Keserentakan Pemilu]()
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
BenihBaik
-
![Insiatif 'Banyumas' Naik Kelas untuk mendukung UMKM naik kelas]()
UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58 -
![GIIAS Educare mengundang 1000 pelajar dari berbagai sekolah kejuruan dan universitas di Indonesia.]()
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25 -
![Memperingari Hari Bhayangkara, Kepolisian Kota Malang dan Kick Andy Foundation memberikan bantuan 37 kaki palsu.]()
-
![PT Daikin Airconditioning Indonesia (Daikin) menyalurkan donasi bagi keluarga prasejahtera dengan fokus pencegahan anak stunting.]()
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12
Rubrikasi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved