Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
ALUMNI Trisakti untuk Jokowi mengapresiasi kesigapan aparat TNI dan Polri dalam meredam kerusuhan yang terjadi dan mengungkap dalang di balik aksi kerusuhan.
Ketua Alumni Trisakti untuk Jokowi, Muhanto Hatta, mengatakan, polarisasi masyarakat Indonesia pascapemilihan umum dilaksanakan saat ini menimbulkan rasa keprihatinan. Pascaaksi demonstrasi 21-22 Mei 2019 yang belanjut dengan kerusujan, gesekan semakin besar dan meruncing.
"Kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran TNI dan POLRI atas usaha mereka dalam mengamankan aksi demonstrasi 21-22 Mei lalu. Sekarang mereka juga bersiap menciptakan kondisi yang aman dalam tahapan sengketa Pemilu ini," kata Muhanto seusai kegiatan halal bihalal dan makan malam bersama Korps Brimob Polri di kawasan Monas, Jakarta, Kamis (13/6) malam.
Baca juga: Alumni Trisakti Yakin MK Independen Putuskan Sengketa Pemilu
Sebagaimana diberitakan, aksi yang dilakukan pada 21-22 Mei 2019 berakhir dengan kerusuhan yang menelan korban jiwa. Muhanto mengatakan masyarakat juga perlu mengapresiasi aparat keamanan yang bertugas.
"Atas dasar itu kami bersama dengan elemen masyarakat mengadakan acara halal bihalal bersama dengan anggota Polri," imbuh Muhanto.
Ia pun berharap semua elemen masyarakat bisa bersilahturahmi dengan aparat kepolisian serta menghibur mereka yang tidak bisa berkumpul dengan keluarga selama Idul Fitri karena harus menjaga keamanan.
"Perlu ada sentuhan kemanusiaan juga yang harus kita berikan sebagai masyarakat sipil kepada aparat. Tugas mereka besar agar menjaga negara ini tetap damai, aman, dan kondusif," tukas Muhanto. (OL-1)
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
MENYIKAPI wacana kembalinya Pilkada ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan segera menyusun langkah antisipasi.
Bantuan ini merupakan kelanjutan dari komitmen Bawaslu sebagai institusi negara yang turut hadir merespons bencana alam di Sumut, di luar fungsi utamanya sebagai lembaga pengawas pemilu.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk tetap tabah dalam menjalankan tugas meskipun kerap menjadi sasaran serangan serta kritik tajam.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved