Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
REKONSILIASI atau pertemuan antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden diharapkan dapat segera terjadi. Pertemuan dianggap akan lebih berkesan bila dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan putusan terkait gugatan sengketa pemilu presiden.
Pakar komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan pertemuan antara pasangan calon sebelum putusan MK hal itu dapat menurunkan tensi politik. Selain itu, juga akan memberikan kesan ketaatan hukum oleh kedua pasang negarawan.
"Menurut saya itu mampu menurunkan suhu politik. Lagi pula pascapemungutan suara, Jokowi maupun Probowo, sebagaimana mereka wacanakan di ruang publik, sudah memberikan sinyal kuat untuk ingin saling bertemu," ujar Emrus dalam keterangannya, Selasa (11/6).
Emrus berharap keduanya memanfaatkan momentum sebelum putusan MK keluar. Bila perlu, pertemuan dilakukan sesaat sebelum sidang perdana di MK dimulai.
"Publik menunggu. Pertemuan tidak perlu ditunda hingga keputusan MK. Sebab, perdebatan di MK sangat substansial, filosofis, akademis, normatif dan keputusan mengikat para pihak dan final. Di MK sudah tidak ada lagi perdebatan politik pragmatis," ujar Emrus.
Baca juga: Sri Sultan Harap Rekonsiliasi Jokowi-Prabowo Terwujud
Hal itu juga dianggap dapat memberikan pendidikan hukum bagi masyarakat. Di satu sisi, penyelesaian sengketa pemilu melalui MK menunjukkan kedewasaan politik bagi para pihak bila mana ada fakta yang diduga tidak sesuai dengan peraturan dan hukum.
"Di sisi lain, masyarakat menilai ketaatan hukum bagi para elite, pemimpin dan calon pemimpin negeri ini. Konsekuensinya, masyarakat pun menjadi taat hukum karena ada role model yang menjadi panutan," tutur Emrus.
Seperti diketahui, MK akan memulai sidang gugatan pihak 02 pada 14 Juni 2019 mendatang. Sidang akan berlangsung pada beberapa tahap. Pengambilan putusan akan dilakukan pada tanggal 28 Juni 2019.
Sementara itu, juru bicara BPN Andre Rosiade mengatakan saat ini fokus BPN masih pada persiapan penyelesaian proses pemilu. Rekonsiliasi, menurutnya, akan dilakukan bila seluruh proses telah rampung.
"Proses masih berjalan. Kami masih mau fokus kesitu dulu," imbuh Andre.(OL-5)
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Presiden Prabowo menganugerahkan Bintang Mahaputera kepada tokoh Board Prasasti di Istana Negar
Presiden menilai ada sejumlah menteri yang sudah menorehkan pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Sehingga layak menerima tanda kehormatan.
PRESIDEN Prabowo Subianto menganugerahkan tanda jasa dan kehormatan kepada 141 tokoh nasional. Itu diberikan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 kemerdekaan Indonesia.
Presiden Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan kepada berbagai tokoh sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan pengabdian mereka kepada bangsa dan negara. Berikut daftar lengkapnya
Andi Syamsuddin Arsyad, yang lebih dikenal dengan nama Haji Isam, menerima gelar Bintang Mahaputera Utama dari Presiden RI, Prabowo Subianto
PRESIDEN Prabowo Subianto menyaksikan pengucapan sumpah Suharto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) bidang Yudisial di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved