Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISIONER Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi menyebut partisipasi pemilih dalam pemilu 2019 meningkat drastis ketimbang pemilu sebelumnya.
Seperti diketahui, pemilu kali ini terbilang kompleks karena mencoblos lima surat suara. Namun, itu tidak mengendurkan semangat pemilih untuk menyuarakan hak pilihnya pada 17 April lalu.
"Patut disyukuri, tren peningkatan pemilih di Pemilu 2019 melampaui target nasional (77,5%)," ujarnya saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (30/5).
Baca juga: Wapres Harap Tingkat Partisipasi Pemilu Capai 75%
Diketahui, partisipasi pemilih pada Pilpres 2019 mencapai 81,97% dan untuk Pileg mencapai 81,69%. Angkat tersebut terbilang jauh meningkat dibanding partisipasi pemilu 2014 yang hanya mencapai 69,58% untuk Pilpres. Untuk partisipasi Pileg 2014 hanya menembus di angka 75,11%.
"Pemilu kita pernah mengalami tren penurunan angka partisipasi pemilih (voter turnout) sangat tajam sejak 1999 hingga 2009. Artinya, makin sedikit pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Untungnya itu tidak berlanjut terus," jelas Pramono.
"Terlepas dari apapun motivasinya, yang jelas semakin banyak pemilih yang menggunakan kedaulatannya untuk memilih wakil-wakilnya sebagai pemimpin negeri ini," tuturnya.(OL-5)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved