Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PARTAI NasDem tidak mempersoalkan isu masuknya Partai Demokrat dan PAN ke dalam koalisi Indonesia Kerja yang mengusung pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Maruf Amin. Hanya saja baik PAN atau pun Demokrat harus bisa memberi nilai lebih bagi koalisi pasangan 01 tersebut.
"Tentu saja semua kemungkinan terbuka, baik PAN atau pun Demokrat tetapi catatannya harus memberi warna atau nilai lebih bagi koalisi 01. Artinya apa yang tidak ada pada koalisi 01 itu bisa mereka jaminkan dalam soal penguatan koalisi ke depan," kata Sekjen Partai NasDem Johny G Plate di Jakarta, Rabu (29/5).
Bagi NasDem, meski belum dibahas secara resmi bersama anggota Koalisi yang lain, posisi PAN dan Demokrat sama-sama memiliki peluang untuk bergabung. Lebih dari itu, dalam rangka penguatan demokrasi ke depan, tidak semua partai juga harus menjadi bagian dari koalisi pendukung pemerintah.
"Kita tetap perlu chek and balance dan tentu saja dalam hal ini kalau semua bergabung ke dalam koalisi ya tidak juga. Demokrasi yang baik akan terjadi bila pemerintahan yang berjalan punya oposisi," sambung Johny.
Baca juga: Soal Koalisi, Jokowi Targetkan 64% di Parlemen
Ketika ditanya lebih lanjut peluang lebih besar apakah bagi PAN atau Demokrat, Johny menjawab diplomatis. "Kita tidak bisa jawab sekarang. Yang pasti kalau bagi kami anda ingin bergabung tentu anda pasti punya sesuatu yang tidak ada dalam koalisi yang sudah kami bangun, karena itu memberi penguatan," ungkap Johny.
Isu merapatnya Demokrat dan PAN ke koalisi Jokowi muncul setelah Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berbincang dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara dalam kesempatan terpisah.
Demokrat sendiri melakukan sederet manuver setelah pertemuan AHY dengan Jokowi yang membuat hubungannya di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menjadi sorotan. (OL-7)
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka suap terkait buronan Harun Masiku. Hasto disebut aktif mengupayakan Harun memenangkan kursi anggota DPR pada Pemilu 2019.
Bagi Mahfud, batalnya memakai kemeja putih tersebut lima tahun lalu menyimpan pesan tersendiri.
KPID Sulawesi Selatan mengaku belum bisa menindak caleg dan parpol yang mulai mencuri start pada Pemilu 2024.
PENDUKUNG Joko Widodo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 kini berbalik mendukung calon presiden (capres) Prabowo Subianto jelang Pilpres 2024.
Beberapa upaya dari KPU untuk mencegah terjadinya kembali korban jiwa dari petugas KPPS.
"Mas Ganjar kan enggak nyapres, enggak nyapres beliau," kata Immanuel di Jakarta, Minggu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved