Pengamat: Target Lawan Lumpuhkan Fungsi Intelijen Negara

KEPOLISIAN mengklaim sudah mengantongi nama yang diduga menjadi dalang dan penyandang dana aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada 21-22 Mei di Jakarta. Spekulasi pun berkembang. TS alias HMP disebut-sebut dalang dan penyandang dana aksi massa tersebut.

"Jika memang Polri punya bukti, segera tangkap. Bila tidak, spekulasi pun akan kian liar dan mengembang tanpa arah, yang bisa merugikan integritas negara. Target lawan adalah melumpuhkan fungsi intelijen negara," ungkap pendiri Hadiekuntono's Institute (Research-Intelligent-Spiritual), Suhendra Hadikuntono, di Jakarta, Rabu (29/5).

Lantas benarkah TS dalang kerusuhan? Asumsi itu dinilai masuk akal, mengingat banyak pihak yang sudah terlanjur hidup di zona nyaman di masa lalu, kini terusik kepentingannya, karena Presiden Joko Widodo tak kenal kompromi.

"Bisa jadi ada semacam dendam. Tugas polisi untuk membuktikannya," tukas pria yang juga Ketua Umum Putra-Putri Jawa Kelahiran Sumatra, Sulawesi, dan Maluku (Puja Kessuma) Nusantara ini.  

Suhendra juga mendesak orang yang diduga memerintahkan pembunuhan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan Komjen (Purn) Gories Mere, dan pimpinan sebuah lembaga survei segera ditangkap.

"Mereka paham betul jika ingin menjatuhkan suatu negara maka hancurkan fungsi intelijennya, karena kekuatan negara ada di situ," tuturnya sambil mencontohkan kebiasaan kepala negara dari negara-negara maju bahwa hal pertama ketika mereka bangun tidur ialah langsung membaca laporan intelijen.

Menurut Suhendra, penangkapan terhadap dalang kerusuhan dan pemberi perintah pembunuhan itu sangat penting agar proses persidangan gugatan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, ke Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung aman dan lancar. Tidak ada ancaman dan gangguan lagi.

Sebaliknya, pelantikan paslon nomor urut 01, Joko Widodo-KH Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019, 20 Oktober 2019, berlangsung aman.

"Ini pertaruhan bagi keselamatan bangsa ini. Apa pun harus dilakukan Polri demi keselamatan bangsa dan negara. Kalau memang ada pihak-pihak yang mencoba menggagalkan hasil pemilu, harus dilibas. Jangan takut dianggap melanggar undang-undang atau hak asasi manusia, karena standar HAM masing-masing negara itu berbeda sesuai kearifan lokal atau local wisdom.

Contoh di Amerika, memanggil orang tua dengan sebutan nama itu hal biasa, namun tidak cocok dilakukan di sini," paparnya sambil mengutip ungkapan, 'salus populi suprema lex' (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi), yang bahkan lebih tinggi dari UU dan UUD.

Baca juga: Benarkan ke Austria, Fadli Zon: Pak Prabowo Biasa ke Luar Negeri

Suhendra pun mengapresiasi sikap profesional aparat Polri yang tidak terprovokasi ulah para demonstran yang kemudian terbukti ditunggangi pihak tertentu, sehingga tidak terjebak konflik yang lebih parah dengan para demonstran yang memang dikehendaki oleh sang 'sutradara'.

"Sikap Polri sudah pas," cetus tokoh yang juga Ketua Umum Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) ini.

Suhendra juga mengingatkan ungkapan Bung Karno bahwa "Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri."

Di sisi lain, Suhendra menyoroti kepergian capres Prabowo Subianto ke Dubai, Uni Emirat Arab, yang konon mampir dulu ke Swiss, yang ternyata memunculkan spekulasi liar di masyarakat, karena perjalanan Prabowo ke luar negeri dilakukan di saat tensi politik di Tanah Air tak kunjung menurun, dan gugatan yang ia layangkan ke MK pun belum disidangkan.

"Bahwa seorang pengusaha melakukan perjalanan ke luar negeri itu soal biasa. Tapi melihat situasi di Tanah Air, tak pelak kepergian itu memunculkan spekulasi. Waktu dan rutenya mencurigakan, sehingga patut didalami motifnya," tandasnya. (RO/OL-1)